Menteri LH Jumhur Hidayat : MBG Investasi Masa Depan, Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Negatif


Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Jumhur Hidayat menjadi sorotan setelah menyampaikan pembelaan emosional terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam penutupan Konferensi Sungai Indonesia (KSI) 2026 di Mojokerto, Jawa Timur, Senin, 27 Juli 2026.

Dalam pidatonya, Jumhur tak kuasa menahan air mata ketika berbicara mengenai persoalan masyarakat yang masih mengalami kelaparan dan kerawanan pangan. Dengan suara bergetar, ia mempertanyakan mengapa program pemerintah yang ditujukan untuk memberi makan masyarakat justru menjadi sasaran cercaan.

Jumhur mengatakan dirinya sangat sensitif terhadap persoalan tersebut karena merasa memahami kondisi masyarakat yang membutuhkan pemenuhan pangan. Menurutnya, memberikan makanan kepada masyarakat yang mengalami kelaparan merupakan bagian dari tanggung jawab negara, terutama ketika masih terdapat masyarakat yang menghadapi kerawanan pangan kronis.

Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga mengaitkan program MBG dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya sedang menjalankan perubahan besar di bidang ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Ia memandang pemberian makanan bergizi kepada masyarakat bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari upaya negara dalam memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Karena itu, menurut Jumhur, program yang memiliki tujuan memberi makan masyarakat tidak seharusnya menjadi sasaran kemarahan hanya karena terdapat persoalan dalam pelaksanaannya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan publik mengenai MBG. Program tersebut telah menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo dan sejak awal pelaksanaannya mendapat dukungan sekaligus kritik dari berbagai kalangan.

Meski memberikan pembelaan keras terhadap MBG, Jumhur tidak menolak bahwa dalam pelaksanaannya dapat terjadi penyimpangan. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Yang perlu menjadi sasaran tindakan adalah penyimpangannya, bukan programnya. Ia menilai berbagai program pemerintah pada praktiknya dapat menghadapi persoalan dan penyimpangan, sehingga kesalahan dalam pelaksanaan semestinya diperbaiki tanpa serta-merta menghilangkan tujuan utama program.

Dengan nada tegas, Jumhur menyatakan bahwa kritik terhadap penyimpangan perlu dilakukan, tetapi jangan sampai kritik tersebut berubah menjadi penolakan terhadap gagasan memberikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Kalau Anda menghardik program orang yang lapar diberi makan, Anda berhadapan dengan saya,” tegas Jumhur.

Momen emosional tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan beredar luas di media sosial. Tangis Jumhur ketika membela MBG memperlihatkan bahwa isu mengenai pemenuhan pangan bagi masyarakat menjadi persoalan yang sangat personal dan sensitif baginya. Sejumlah pemberitaan nasional juga menyoroti bagaimana ia berbicara dengan mata berkaca-kaca saat menyampaikan pandangannya tersebut.

Bagi Jumhur, perdebatan mengenai MBG seharusnya tidak berhenti pada persoalan apakah program tersebut layak dipertahankan atau tidak. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, berkualitas, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Pada akhirnya, pembelaan Jumhur membawa satu pesan utama: program untuk membantu masyarakat yang lapar perlu dilindungi, sementara setiap penyimpangan dalam pelaksanaannya harus tetap dikritisi dan ditindak.

Perdebatan mengenai MBG pun tampaknya belum selesai. Di satu sisi, pemerintah dituntut memastikan program tersebut memberikan manfaat nyata. Di sisi lain, kritik publik tetap diperlukan sebagai bentuk pengawasan agar tujuan memberikan makanan bergizi kepada rakyat tidak kehilangan makna di tengah persoalan dalam implementasinya.


Sumber : detikJatim — “Tangis Menteri LH Jumhur Hidayat Bela Program MBG yang Banyak Dicerca”
/ Warta Ekonomi, “Jumhur Hidayat: Menghardik MBG, Berhadapan dengan Saya”, 30 Juli 2026.


HIPMI PARE KOM. UNM PERIODE 2025-2026, PERKUAT SINERGI DAN EVALUASI PROGRAM KERJA MELALUI RAPAT PLENO

HIPMI Pare Komisariat Universitas Negeri Makassar (UNM) sukses menyelenggarakan Rapat Pleno Periode 2025–2026 pada 26–30 Juni 2026 di Aula Asrama II HIPMI PARE. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi seluruh jajaran pengurus untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan organisasi ke depan.

Selama lima hari pelaksanaan, setiap bidang memaparkan capaian program, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Forum pleno juga menjadi ruang diskusi yang konstruktif dalam membangun sinergi antarpengurus guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja di masa mendatang.

Dalam forum tersebut, para peserta tidak hanya menyoroti capaian yang telah diraih, tetapi juga membahas berbagai tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan program. Pembahasan berlangsung dinamis melalui penyampaian pandangan umum Dewan Pertimbangan Komisariat, masukan, dan evaluasi dari evaluator serta pemaparan program kerja dari masing-masing bidang, sehingga menghasilkan sejumlah catatan penting yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi kepengurusan selanjutnya.

Rapat Pleno ini tidak hanya menjadi agenda evaluasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat koordinasi, menyatukan persepsi, serta meneguhkan komitmen seluruh pengurus dalam menjalankan amanah organisasi secara bertanggung jawab. Melalui semangat kolaborasi dan musyawarah, HIPMI PARE KOM. UNM terus berupaya menghadirkan organisasi yang progresif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya anggota maupun kemajuan organisasi.

Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan keseriusan pengurus dalam menjaga kesinambungan program kerja agar tetap berjalan sesuai arah dan tujuan organisasi. Dengan adanya pleno, setiap bidang memiliki ruang untuk menyampaikan laporan secara terbuka, sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Hal ini menjadi salah satu langkah penting dalam membangun budaya organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kerja.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan setiap proyeksi yang dihasilkan dapat menjadi landasan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerja selama sisa masa kepengurusan, sehingga visi dan tujuan organisasi dapat diwujudkan secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif. Rapat Pleno ini sekaligus menegaskan bahwa HIPMI PARE KOM.
UNM terus berkomitmen untuk tumbuh sebagai organisasi yang solid, responsif, dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang.

Peristiwa diduga tersambar petir terjadi di area jalan pekuburan Sari Minyae, Kota Parepare.

 

Peristiwa diduga tersambar petir terjadi di area jalan pekuburan Sari Minyae, Kota Parepare, Sabtu, 25 April 2026.

Dua warga dilaporkan menjadi korban, satu di antaranya meninggal dunia, sementara satu lainnya mengalami luka dan saat ini menjalani perawatan di RSUD Andi Makkasau Parepare.

Untuk kronologi lengkap kejadian, masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak berwajib.



"Dewas Jadi Pit Direktur?" KOMA Seret Dugaan Pelanggaran di PAM Tirta Karajae, Sebut Cacat Sistemik dan Harus Dihentikan

 

Aroma pelanggaran tata kelola di tubuh PAM Tirta Karajae kini memasuki fase serius. Sekretaris Umum Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMA), Ricky Qadafi, melontarkan kritik keras atas dugaan rangkap jabatan seorang ASN sebagai Dewan Pengawas sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur. Rabu, (22/4/26).

Bagi KOMA, ini bukan sekadar kekeliruan administratif melainkan dugaan pelanggaran yang menyentuh inti sistem pengawasan BUMD.

"Kalau Dewan Pengawas merangkap Plt Direktur, itu sama saja menghapus fungsi kontrol. Ini bukan lagi konflik kepentingan biasa, tapi konflik total. Tidak ada lagi mekanisme check and balance," tegas Ricky.

la menilai, praktik tersebut secara terang melabrak Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 yang secara eksplisit memisahkan organ BUMD menjadi tiga: pemilik, pengawas, dan pengelola. Dalam struktur ini, Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi bukan menjalankan fungsi Direksi.

Polemik Isu Penggunaan Hijab di Rumah Sakit Fatima Parepare Jadi Perhatian Publik

 


Isu mengenai dugaan larangan penggunaan hijab bagi tenaga kerja perempuan di Rumah Sakit Fatima Parepare menjadi perhatian masyarakat di Parepare dalam beberapa waktu terakhir. Isu tersebut mencuat setelah adanya laporan yang diterima oleh pemerintah daerah terkait dugaan aturan internal mengenai penggunaan atribut kerja bagi tenaga kesehatan perempuan.

Menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat, Pemerintah Kota Parepare melakukan kunjungan langsung ke pihak manajemen rumah sakit untuk melakukan klarifikasi. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Parepare, Amarun Agung Hamka, sebagai langkah untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar serta menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat.

Dalam keterangannya, Amarun Agung Hamka menyampaikan bahwa pemerintah daerah berharap adanya penjelasan yang jelas dari pihak rumah sakit terkait kebijakan yang berlaku. Hal tersebut dinilai penting agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Fatima Parepare, dr. Thomas Soharto, menegaskan bahwa pihak rumah sakit tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang melarang tenaga kerja perempuan untuk mengenakan hijab saat bertugas.

Sikap dan Harapan
Menyikapi polemik yang berkembang, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama:
1. Penting bagi seluruh pihak untuk mengedepankan dialog terbuka serta klarifikasi yang transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2. Kebebasan menjalankan keyakinan, termasuk dalam penggunaan atribut keagamaan seperti hijab, merupakan bagian dari nilai yang perlu dihormati dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.
3. Pemerintah daerah dan pihak rumah sakit diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang baik guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal serta situasi sosial tetap kondusif.
Melalui sikap ini, diharapkan polemik yang berkembang dapat disikapi secara bijak oleh semua pihak dengan tetap mengedepankan semangat toleransi, saling menghormati, serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat Kota Parepare.

Temu Kader HIPMI PARE KOM. UNM 2026

 


Kegiatan Temu Kader yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2026 merupakan momentum penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan antar kader organisasi daerah HIPMI Pare Komisariat Universitas Negeri Makassar (UNM) yang berasal dari Kota Parepare. Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi yang mempertemukan kader dari berbagai angkatan, sehingga tercipta ruang untuk saling mengenal lebih dekat, berbagi pengalaman organisasi, serta memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut dilaksanakan agenda sharing session yang menjadi salah satu inti acara. Pada sesi ini, para kader diberikan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman, pandangan, serta wawasan terkait dunia organisasi, kepemimpinan, dan pengembangan diri. Beberapa kader senior juga berbagi cerita inspiratif mengenai perjalanan mereka dalam berorganisasi, tantangan yang dihadapi, serta strategi dalam membangun kapasitas diri. Sesi ini berlangsung secara interaktif, sehingga mendorong partisipasi aktif dari seluruh peserta dan menciptakan suasana diskusi yang hangat serta edukatif.

Tidak hanya sebagai ajang pertemuan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan semangat kolaborasi antar kader dalam mendukung keberlangsungan organisasi ke depan. Diskusi ringan, interaksi yang hangat, serta suasana kebersamaan yang tercipta selama kegiatan berlangsung memberikan dampak positif terhadap peningkatan rasa memiliki terhadap organisasi.

Selain itu, kegiatan ini dirangkaikan dengan acara buka bersama dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan tahun 2026. Momentum buka puasa bersama tersebut menambah nuansa kebersamaan yang lebih hangat dan penuh makna, karena tidak hanya menjadi ajang berkumpul, tetapi juga sebagai bentuk refleksi spiritual serta mempererat ukhuwah antar sesama kader. Dengan demikian, kegiatan Temu Kader ini tidak hanya memberikan manfaat secara organisatoris, tetapi juga secara sosial dan spiritual bagi seluruh peserta yang hadir.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,2 mengguncang Wilayah Parepare

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,2 mengguncang Wilayah Parepare, Sulawesi Selatan, kamis (19/2/2026).

Berdasarkan data yang dikutip dari akun Facebook BMKG SulSel, gempa terjadi pada pukul 14.33.19 WIB atau 15.33 WITA.

Pusat gempa (episenter) berada pada koordinat 3.99 LS dan 119.28 BT, tepatnya sekitar 38 kilometer barat laut Parepare, dengan kedalaman 6 kilometer.

PELANTIKAN, UPGRADING, DAN RAPAT KERJA KOMISARIAT XIX HIPMI PARE KOM. UNM PERIODE 2025-2026

Dalam menjalankan sebuah lembaga, penting untuk melakukan pergantian kepengurusan guna menjaga kesinambungan organisasi. Proses ini mencerminkan kematangan organisasi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi individu yang akan mengambil peran sebagai pengurus berikutnya.


Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare Komisariat UNM (HIPMI PARE KOM. UNM) kembali menggelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2025-2026 di Aula Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada Kamis, 30 Januari 2026.  Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MUSKOM XIX yang menetapkan Saudara Muh Irshan Salvarisi Burhan sebagai Formatur Ketua Komisariat dan Fathurrahman Abrari sebagai Formatur Koordinator Dewan Pertimbangan Komisariat (DPK). Dalam MUSKOM tersebut juga direkomendasikan pelaksanaan Pelantikan, Upgrading, dan Rapat Kerja Komisariat (PUR) sebagai agenda penting.

Pelantikan, Upgrading, dan Rapat Kerja Komisariat (PUR) XIX HIPMI PARE KOM. UNM Periode 2025-2026 dilaksanakan pada Jumat hingga Selasa, 30 Januari - 3 februari 2026, dengan mengusung tema ""SAMSTHITA YATRA: Menata Langkah, Menguatkan Gerak". Acara pembukaan berlangsung pada Jumat, 30 Januari- 2026, bertempat di Aula Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Acara tersebut dibuka langsung oleh Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat HIPMI PARE, Kakanda Alif Fathurrahman, yang sekaligus melantik sebanyak 34 orang pengurus yang terdiri dari pengurus inti dan empat bidang, yaitu Bidang Pendidikan dan Pengkaderan, Bidang Pengabdian Masyarakat, Bidang Pengembangan Minat dan Bakat, serta Bidang Informasi dan Komunikasi, dan juga 9 orang Dewan Pertimbangan Komisariat (DPK) HIPMI PARE KOM. UNM Periode 2025-2026.



Setelah pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan upgrading pada hari Jumat dan Sabtu, 30-31 Januari 2026, bertempat di Aula Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Upgrading ini merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, wawasan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Kegiatan ini juga menjadi program pembuka bagi pengurus HIPMI PARE KOM. UNM, dengan tujuan memberikan arahan agar mereka memahami pengelolaan organisasi yang baik sekaligus membangun semangat kepengurusan.



Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Pengurus yang berlangsung pada tanggal 31 Januari-3 Februari 2026 di Aula Asrama II HIPMIPARE. Rapat tersebut dihadiri oleh para pengurus dan anggota HIPMI PARE untuk merumuskan serta mengesahkan program kerja yang akan dijalankan selama satu periode kepengurusan.

Program kerja yang di sahkan pada Rapat Kerja Komisariat HIPMI PARE KOM. UNM Periode 2024-2025

1.     Bidang Pendidikan dan Pengkaderan

  • Latihan Kepemimpinan Mahasiswa XVII (LKM XVII)
  • TRAVO (Training Advokasi)
  • TEKAD (Temu Kader)

2.     Bidang Pengabdian Masyarakat

  • Bimbingan BelajarSipamacca 2026(BBS 2026)
  • HP BERKAH (HIPMIPARE BERBAGI KEBAHAGIAAN)

3.     Bidang Minat dan Bakat

  • Fun Day
  • PORSHIPMI KOM. UNM

4.     Bidang Informasidan Komunikasi

  • HP NEWS (HIPMIPARE KOM. UNM NEWS)
  • HIPMI PARE Talks



Toilet Sekolah dan MBG: Antara Sanitasi dan Gizi yang Tak Saling Bertaut

Beberapa Hari terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare membangun toilet sekolah dengan alasan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekilas terdengar sejalan, tetapi jika dicermati lebih dalam, keterkaitan antara pembangunan toilet dan keberhasilan MBG tampak tidak memiliki hubungan langsung yang kuat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya berorientasi pada peningkatan asupan gizi siswa melalui penyediaan makanan sehat di sekolah. Fokus utamanya terletak pada kualitas makanan, kecukupan gizi, distribusi yang tepat, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Di sisi lain, toilet sekolah adalah bagian dari fasilitas sanitasi dasar yang memang penting bagi kebersihan dan kenyamanan lingkungan belajar, tetapi bukan merupakan faktor penentu keberhasilan distribusi dan konsumsi makanan bergizi di sekolah.

Klaim bahwa pembangunan toilet dilakukan “demi menyukseskan MBG” terdengar normatif dan cenderung seperti justifikasi administratif, bukan argumentasi berbasis data. Hingga kini tidak ada laporan atau studi yang menunjukkan bahwa kekurangan toilet di sekolah merupakan penyebab langsung gagalnya pelaksanaan MBG. Tidak pula dijelaskan bagaimana keberadaan toilet baru akan meningkatkan efektivitas program makan bergizi—apakah siswa menjadi lebih banyak makan, lebih sehat, atau lebih disiplin hadir di sekolah karenanya.
Sebagai warga Parepare, saya tentu mendukung perbaikan fasilitas pendidikan. Namun penting bagi pemerintah daerah untuk menempatkan kebijakan sesuai dengan logika sebab-akibat yang jelas. Sanitasi sekolah harus ditempatkan dalam kerangka program kesehatan lingkungan, sementara MBG berada pada ranah gizi dan kesejahteraan siswa.

Toilet sekolah memang perlu dibangun, tetapi menjadikannya bagian dari program MBG tanpa dasar hubungan yang jelas justru berpotensi memunculkan persepsi publik bahwa program nasional dijadikan “pembenaran” bagi proyek-proyek lain. Hal ini bisa mengaburkan fokus utama program dan 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pendidikan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah sebaiknya memisahkan dengan jelas antara program sanitasi sekolah dan program gizi siswa. Keduanya penting, namun harus memiliki sasaran, indikator, dan justifikasi anggaran yang berbeda. Jika ingin mendukung MBG, bangunlah sistem yang memastikan makanan bergizi benar-benar sampai ke meja siswa, bukan sekadar memperluas infrastruktur fisik tanpa relevansi langsung.

Kritik ini bukan untuk menolak pembangunan, melainkan untuk menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus berbasis pada logika sebab-akibat yang jelas dan bukti yang terukur. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga bermakna.

Oleh: Alifaturrahman.A
Kader HIPMI PARE

LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA XVI (KARSA YUKTI LKM XVI

 


HIPMI PARE KOM. UNM Periode 2024-2025 telah sukses menyelenggarakan kegiatan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) XVI dengan tema “Karsa Yukti: Kehendak Nyata untuk Mencapai Tujuan yang Sama.” Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja Bidang Pendidikan dan Latihan HIPMI PARE KOM. UNM Periode 2024-2025, yang berlangsung mulai Jumat, 26 September 2025 hingga Minggu, 28 September 2025.

Pembukaan LKM XVI dilaksanakan di Rumah Adat Soppeng Somba Opu, dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Ketua HIPMI PARE KOM. UNM Periode 2024-2025, Andi Ranggareksa, yang kemudian dilanjutkan dengan rangkaian materi di lokasi yang sama.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan 7 materi pokok, yakni:
  1. Kepemimpinan oleh Ayunda Utari Syarifuddin
  2. Parepare dan Kearifan Lokal oleh Kakanda Alifaturrahman
  3. Ke-HIPMIPARE-an oleh Kakanda Adhe Yusha
  4. Retorika, Teknik Lobi, dan Negosiasi oleh Ayunda Irnawati
  5. Refleksi Gerakan Mahasiswa oleh Kakanda Fadil Adinata D (Presiden Mahasiswa BEM KEMA FSD UNM)
  6. Resiliensi Organisasi, Manajemen Organisasi, dan Konflik oleh Kakanda Muh. Ikhwan Riskullah (Ketua Maperwa UNM)
  7. Kerangka Berpikir Ilmiah oleh Kakanda Muhammad Thamrin (Menteri Sosial dan Politik BEM UNM).

Adapun pesan dari Ketua Komisariat HIPMI PARE KOM. UNM Periode 2024-2025, Muqtadir Subhan, yaitu:
"Saya berharap para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama LKM ke dalam aktivitas organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Semoga mereka tumbuh menjadi pemimpin muda yang berintegritas, mampu menjaga semangat kebersamaan, dan berkomitmen dalam membawa nama baik komisariat."

Seniman tradisi termarginalkan, seni pertunjukan tradisi menjadi minoritas di industri kreatif

 


Kenapa seni pertunjukan, khususnya di ranah tradisi, selalu termarginalkan di kota-kota Sulawesi Selatan, terutama di Kota Parepare? Seni tradisi kerap dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Pemerintah dan pihak penyelenggara sering berusaha menggarap event-event bernuansa tradisi, namun dikerjakan begitu saja tanpa memperhatikan unsur-unsur penting yang menopang karakter seni pertunjukan tradisi itu sendiri. Seolah hanya untuk menggugurkan tanggung jawab dan memperlihatkan bahwa kota kita “tetap peduli” terhadap tradisi.

Belum ada upaya nyata untuk memerdekakan seniman tradisi di Kota Cinta ini. Pemerintah tampaknya berpandangan bahwa tidak perlu menggelontorkan anggaran besar hanya untuk sekadar pertunjukan tradisi yang dianggap tidak berdampak signifikan terhadap keberhasilan rencana strategis kota. Belum lagi para pelaku musik tradisi yang jarang mendapat sorotan dari framing media sosial.

Apa yang membuat semua ini terjadi? Apakah sumber daya manusia yang kurang mumpuni? Ataukah pemerintah yang kurang mengayomi dan peduli?

Saya merasa seharusnya tergerak untuk mendorong perkembangan kesenian tradisi di Kota Parepare dengan sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang disiplin ilmu tersebut.

Seniman tradisi adalah bagian dari pelaku industri kreatif lainnya. Mereka seharusnya memiliki tempat dan ruang untuk berkembang, bukan justru dimarginalkan seakan-akan tidak berdampak pada pembangunan sumber daya kota.

Sipakatau, Sipakainge, Sipakamase

Penulis :Alifaturrahman.A