PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran strategis dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa tidak

hanya dituntut untuk unggul dalam bidang pendidikan dan penelitian, tetapi juga dalam

pengabdian kepada masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak

mahasiswa yang hanya fokus pada pencapaian akademik semata, seperti mengejar Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi, tanpa diimbangi dengan pembentukan karakter dan kepekaan

sosial.

Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) hadir sebagai salah satu wadah untuk

menjawab tantangan tersebut. LKM bukan sekadar kegiatan seremonial atau formalitas

organisasi, melainkan sebuah proses pembentukan karakter kepemimpinan yang komprehensif.

Melalui LKM, mahasiswa diajarkan untuk memahami jati diri, memahami lingkungan sosial,

serta memahami tanggung jawab moral sebagai seorang intelektual muda.

Salah satu materi penting yang disampaikan dalam LKM HIPMI Kota Parepare adalah

tentang kearifan lokal. Parepare sebagai kota pesisir yang terletak di Selat Makassar memiliki

kekayaan budaya yang sangat tinggi. Nilai-nilai budaya tersebut tidak hanya menjadi identitas,

tetapi juga menjadi sumber nilai yang dapat diinternalisasikan dalam kehidupan kemahasiswaan.

Di antara berbagai kearifan lokal yang ada, falsafah Bugis-Makassar yang terdiri dari Sipakatau,

Sipakalebbi, dan Sipakainge menjadi yang paling relevan.

Sipakatau berarti saling memanusiakan, Sipakalebbi berarti saling menghargai dan

memuliakan, dan Sipakainge berarti saling mengingatkan. Ketiga nilai ini sering disebut sebagai

3S yang menjadi pilar dalam membangun hubungan sosial masyarakat Bugis-Makassar. Namun

dalam konteks kemahasiswaan saat ini, nilai Sipakainge memiliki urgensi yang lebih besar. Hal

ini dikarenakan kehidupan kampus yang semakin individualistis dan kompetisi yang semakin

tinggi seringkali membuat mahasiswa lupa akan pentingnya saling peduli dan saling

mengingatkan.

Saya pribadi memiliki keterikatan emosional dengan Kota Parepare. Saya lahir di

Parepare, meskipun saat ini tidak berdomisili di Parepare. Hal ini membuat saya merasa

memiliki tanggung jawab moral untuk terus belajar tentang nilai-nilai luhur kota kelahiran saya

dan mengimplementasikannya dimanapun saya berada. Bagi saya, menjadi mahasiswa dari

Parepare bukan hanya tentang asal-usul administratif, tetapi tentang membawa nilai-nilai

Parepare dalam setiap langkah kehidupan akademik.

Permasalahan yang sering muncul di kalangan mahasiswa saat ini adalah lunturnya

kepekaan sosial dan menurunnya keberanian untuk saling mengingatkan. Banyak mahasiswa

yang memilih diam ketika melihat ketidakadilan, memilih acuh ketika melihat teman melakukan

kesalahan akademik seperti plagiarisme, titip absen, atau ketidakjujuran dalam tugas. Sikap diam

tersebut seringkali dianggap sebagai bentuk toleransi, padahal sebenarnya itu adalah bentuk

pengabaian terhadap tanggung jawab moral.

Atas dasar pemikiran tersebut, esai ini akan membahas secara mendalam tentang

internalisasi nilai Sipakainge sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa. Pembahasan

akan difokuskan pada tiga hal utama: pertama, bagaimana sejarah dan karakter Kota Parepare

membentuk nilai-nilai tersebut; kedua, bagaimana keteladanan tokoh-tokoh inspiratif Parepare

dapat menjadi cerminan tanggung jawab moral; dan ketiga, bagaimana Sipakainge dapat

diaktualisasikan dalam kehidupan kemahasiswaan sehari-hari.

Tujuan dari penulisan esai ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kearifan

lokal bukanlah sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman, melainkan sebuah nilai yang sangat

relevan untuk menjawab problematika kemahasiswaan saat ini. Dengan memahami dan

menginternalisasi Sipakainge, diharapkan mahasiswa mampu menjadi pribadi yang tidak hanya

cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan peka secara sosial.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Parepare: Sejarah, Geografis, dan Identitas Budaya

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang memiliki posisi strategis di Provinsi

Sulawesi Selatan. Secara geografis, Parepare terletak di pesisir Selat Makassar, yang

menjadikannya sebagai kota pelabuhan yang penting sejak zaman dahulu. Posisi pesisir ini tidak

hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga membentuk karakter masyarakatnya yang

terbuka, adaptif, dan memiliki jiwa bahari yang kuat.

Sejarah Kota Parepare tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kerajaan-kerajaan lokal

yang pernah berjaya di wilayah tersebut. Secara kronologis, sejarah Parepare dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Pertama, Kerajaan Suppa pada abad XIV sebagai kerajaan induk. Berdasarkan Lontara

Kerajaan Suppa, Parepare awalnya adalah bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Suppa.

Kedua, Kerajaan Soreang pada abad XIV. Cikal bakal Parepare berkaitan dengan seorang

anak Raja dari Kerajaan Suppa yang meninggalkan istana dan menetap di pesisir selatan karena

hobinya memancing, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Soreang.

Ketiga, Kerajaan Bacukiki pada abad XV, serta Kerajaan Bojo dan Kerajaan Nepo yang

tumbuh di sekitar Parepare dan turut memberikan warna dalam dinamika sosial politik.

Keempat, Kerajaan Gowa pada tahun 1547-1566. Inilah fase yang paling penting terkait

asal-usul nama Parepare. Raja Gowa XI bernama Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga

melakukan kunjungan persahabatan dengan berjalan kaki dari Kerajaan Bacukiki menuju

Kerajaan Soreang. Saat melihat hamparan pantai yang indah dan strategis di antara kedua

kerajaan tersebut, beliau spontan berkata “Bajiki Ni Pare” yang artinya pelabuhan di kawasan ini

dibuat dengan baik. Dari kata “Pare” itulah nama Parepare berasal dan dikenal hingga saat ini.

Kelima, Kota Parepare Modern. Secara administratif, Kota Parepare memperingati hari

jadinya setiap tanggal 17 Februari, yang didasarkan pada peristiwa pelantikan H. Andi

Mannaungi sebagai Wali Kota pertama Parepare pada tanggal 17 Februari 1960.

Keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut menunjukkan bahwa Parepare sejak awal adalah

wilayah yang heterogen dan dinamis. Pertemuan berbagai kelompok masyarakat dengan latar

belakang yang berbeda menuntut adanya sebuah sistem nilai yang mampu menjaga

keharmonisan. Disinilah kearifan lokal seperti Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge lahir dan

berkembang sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Bagi mahasiswa, memahami sejarah Parepare memberikan pelajaran penting bahwa

sebuah identitas tidak terbentuk secara instan. Identitas terbentuk melalui proses panjang yang

melibatkan perjuangan, kerja sama, dan pengorbanan dari berbagai pihak. Hal yang sama juga

berlaku dalam organisasi kemahasiswaan. Sebuah organisasi tidak akan besar dan bertahan lama

hanya karena struktur kepengurusannya, tetapi karena adanya komitmen, perjuangan, dan

kontribusi dari seluruh anggotanya.

B. Keteladanan Tokoh Inspiratif Parepare Sebagai Cerminan Tanggung Jawab Moral

Dalam kegiatan LKM, peserta diperkenalkan pada tiga tokoh inspiratif yang memiliki

keterkaitan erat dengan Kota Parepare, yaitu Bau Massepe, Andi Makkasau, dan B.J. Habibie.

Ketiga tokoh ini memiliki latar belakang dan bentuk perjuangan yang berbeda, namun memiliki

benang merah yang sama yaitu tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan bangsa.

Bau Massepe adalah salah satu pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan yang dikenal

karena keberaniannya melawan penjajahan kolonial Belanda. Ia adalah seorang bangsawan dari

Kerajaan Sidenreng yang memilih untuk turun langsung ke medan perang demi mempertahankan

martabat dan kedaulatan rakyatnya. Nilai yang dapat dipelajari dari Bau Massepe adalah

keberanian untuk bersikap tegas dan tidak kompromi terhadap ketidakbenaran.

Bagi mahasiswa saat ini, meneladani Bau Massepe bukan berarti harus mengangkat

senjata, melainkan harus memiliki mental pejuang. Mental pejuang dalam konteks kampus

adalah mental yang tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, dan selalu berusaha

memberikan yang terbaik

Tokoh kedua adalah Andi Makkasau. Beliau adalah tokoh perjuangan kemerdekaan yang

memiliki peran penting dalam pergerakan di Sulawesi Selatan. Andi Makkasau dikenal sebagai

sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan kepedulian sosial yang tinggi. Ia tidak

hanya berjuang untuk kepentingan kelompoknya sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat

luas.

Mahasiswa seringkali terjebak dalam sikap apatis dan individualistis. Padahal, esensi dari

mahasiswa adalah sebagai agen sosial. Mahasiswa harus peka terhadap permasalahan sosial,

harus peduli terhadap masyarakat yang tertindas, dan harus mau berkontribusi sesuai dengan

kapasitasnya.

Tokoh ketiga yang paling dikenal adalah Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie

atau B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Habibie adalah sosok

ilmuwan, teknolog, dan negarawan yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

Perjalanan hidup Habibie memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi mahasiswa, yaitu

pentingnya pendidikan, kedisiplinan, kerja keras, dan integritas.

Jika kita tarik benang merah dari ketiga tokoh tersebut, kita akan menemukan bahwa

mereka semua memiliki tanggung jawab moral yang kuat. Tanggung jawab moral inilah yang

harus dimiliki oleh setiap mahasiswa.

C. Falsafah 3S: Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge

Masyarakat Bugis-Makassar memiliki sebuah falsafah hidup yang dikenal dengan istilah

3S, yaitu Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge.

Sipakatau berasal dari kata 'tau' yang berarti manusia. Sipakatau berarti saling

memanusiakan manusia. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan

harkat yang sama. Dalam konteks kemahasiswaan, Sipakatau berarti tidak membeda-bedakan

teman berdasarkan senioritas, tidak melakukan perundungan atau bullying terhadap junior.

Sipakalebbi berasal dari kata 'kalebbi' yang berarti kemuliaan atau penghargaan.

Sipakalebbi berarti saling memuliakan dan saling menghargai. Nilai ini mengajarkan pentingnya

menghargai keberadaan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menghargai kontribusi

orang lain, sekecil apapun itu.

Sipakainge berasal dari kata 'kainge' yang berarti ingat atau peringatan. Sipakainge

berarti saling mengingatkan. Inilah inti dari esai ini. Sipakainge adalah bentuk kepedulian yang

paling tinggi. Mengingatkan berarti kita peduli terhadap masa depan orang lain.

D. Internalisasi Sipakainge Sebagai Tanggung Jawab Moral Mahasiswa

Internalisasi adalah proses memasukkan nilai dari luar ke dalam diri sehingga nilai

tersebut menjadi bagian dari kepribadian dan tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Dalam kehidupan kemahasiswaan, internalisasi Sipakainge dapat dikategorikan menjadi

tiga ranah: akademik, organisasi, dan sosial kemasyarakatan.

Pertama, dalam ranah akademik. Saat ini banyak terjadi pelanggaran etika akademik di

kalangan mahasiswa, seperti menyontek saat ujian, melakukan plagiarisme dalam pembuatan

tugas akhir, melakukan joki tugas, dan praktik titip absen. Di sinilah Sipakainge harus hadir.

Mahasiswa yang melihat temannya menyontek harus berani mengingatkan bahwa itu adalah

perbuatan yang tidak jujur.

Kedua, dalam ranah organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan adalah

laboratorium kepemimpinan. Di dalamnya terdapat dinamika seperti perbedaan pendapat,

pembagian tugas, dan evaluasi program kerja. Seringkali dalam organisasi terjadi fenomena

dimana anggota tidak menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Jika tidak ada yang

berani mengingatkan, maka organisasi tersebut akan berjalan tidak sehat.

Evaluasi adalah salah satu bentuk nyata dari Sipakainge. Dalam setiap kegiatan

organisasi, evaluasi harus dilakukan bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar,

melainkan untuk mencari solusi agar kesalahan yang sama tidak terulang.

Ketiga, dalam ranah sosial kemasyarakatan. Mahasiswa memiliki peran sebagai social

control. Ketika ada kebijakan kampus yang merugikan mahasiswa, seperti kenaikan Uang Kuliah

Tunggal (UKT) yang tidak wajar, atau fasilitas kampus yang tidak memadai, mahasiswa harus

berani saling mengingatkan dan bersatu untuk menyuarakan aspirasinya.

Selain itu, Sipakainge juga relevan dalam menyikapi fenomena media sosial saat ini.

Banyak mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks, ujaran

kebencian, atau konten yang tidak bermanfaat. Sebagai sesama mahasiswa, kita memiliki

tanggung jawab moral untuk saling mengingatkan agar bijak dalam menggunakan media sosial.

Tantangan terbesar dalam menginternalisasi Sipakainge adalah rasa tidak enak hati atau

sungkan. Budaya sungkan seringkali membuat mahasiswa enggan untuk menegur teman yang

lebih tua atau senior. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen bersama untuk membangun

budaya organisasi yang terbuka dan demokratis.

Bagi saya pribadi yang lahir di Parepare namun merantau, nilai Sipakainge menjadi

sangat berarti. Ketika saya berada di lingkungan baru yang jauh dari keluarga, teman-teman

kampus adalah keluarga baru saya. Keluarga yang baik adalah keluarga yang saling

mengingatkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kota

Parepare memiliki sejarah yang panjang dan berurutan. Dimulai dari Kerajaan Suppa sebagai

kerajaan induk, kemudian lahirnya Kerajaan Soreang dan Kerajaan Bacukiki serta Kerajaan Bojo

dan Nepo, hingga peran penting Kerajaan Gowa pada tahun 1547-1566. Raja Gowa XI,

Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga, yang memberi nama Parepare melalui ucapan

“Bajiki Ni Pare” yang berarti pelabuhan yang dibuat dengan baik, dan akhirnya menjadi Kota

Parepare modern yang diperingati setiap 17 Februari 1960.

Falsafah Bugis-Makassar yang terdiri dari Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge

merupakan kearifan lokal yang sangat relevan dengan kehidupan kemahasiswaan. Sipakatau

mengajarkan untuk saling memanusiakan, Sipakalebbi mengajarkan untuk saling menghargai,

dan Sipakainge mengajarkan untuk saling mengingatkan.

Keteladanan dari tokoh inspiratif seperti Bau Massepe dengan keberaniannya, Andi

Makkasau dengan jiwa kepemimpinannya, dan B.J. Habibie dengan integritas keilmuannya,

menunjukkan bahwa tanggung jawab moral adalah kunci utama dalam kepemimpinan.

Oleh karena itu, internalisasi nilai Sipakainge sebagai bentuk tanggung jawab moral

mahasiswa dapat diwujudkan dalam tiga ranah, yaitu akademik dengan berani mengingatkan

kecurangan, organisasi dengan membudayakan evaluasi yang membangun, dan sosial

kemasyarakatan dengan menjadi kontrol sosial yang peduli. Sebagai putra kelahiran Parepare

yang saat ini merantau, saya berkomitmen untuk membawa dan mengamalkan nilai Sipakainge

ini dimanapun saya berada sebagai bentuk kontribusi nyata bagi almamater dan Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Zubair, A., Hamzah, H., & Satriadi, S. (2022). Living religious moderation within the Sipakatau,

Sipakainge’, and Sipakalebbi cultures of the Bugis community. Walisongo: Jurnal Penelitian

Sosial Keagamaan, 30(2), 195–214.

Nur, R. J., Wildan, D., & Komariah, S. (2023). Kekuatan budaya lokal: Menjelajahi 3S

(Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge’) sebagai simbol kearifan lokal. Mimesis, 4(2).

Herlin, H., Nurmalasari, A., Wahida, W., & Mamonto, M. A. W. (2021). Eksplorasi nilai-nilai

Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi Bugis Makassar dalam upaya pencegahan sikap intoleransi.

Alauddin Law Development Journal, 2(3), 45-58.

Mattulada. (1998). Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Makassar:

Hasanuddin University Press.

Tilaar, H.A.R. (2012). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif

untuk Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada berbagai informasi,

pendapat, dan permasalahan yang membutuhkan pemahaman serta penilaian secara

tepat. Namun, tidak semua informasi yang diterima dapat langsung dianggap benar.

Perkembangan teknologi dan media sosial, misalnya, membuat informasi menyebar

dengan cepat tanpa selalu disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi ini menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan berpikir kritis

agar tidak mudah menerima informasi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih

dahulu.

Dengan demikian, berpikir ilmiah bukan sekadar metode untuk memperoleh

pengetahuan, melainkan fondasi utama dalam membangun pola pikir kritis. Hal ini

karena berpikir ilmiah melatih seseorang untuk menguji informasi berdasarkan

fakta dan bukti, mengevaluasi argumen secara logis, serta mempertimbangkan

berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Tanpa kebiasaan berpikir

ilmiah, pola pikir kritis berisiko hanya menjadi penilaian subjektif yang dipengaruhi

oleh asumsi dan keyakinan pribadi. Oleh karena itu, penerapan berpikir ilmiah perlu

dibiasakan, khususnya di kalangan mahasiswa, agar mampu menghasilkan

pemikiran yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Berpikir ilmiah dan berpikir kritis merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Berpikir ilmiah memberikan kerangka atau langkah-langkah sistematis untuk

memahami suatu masalah, sedangkan berpikir kritis membantu seseorang

mengevaluasi informasi, mengidentifikasi kelemahan argumen, dan

mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum menarik kesimpulan.

Keduanya membantu seseorang agar tidak terburu-buru dalam menentukan benar

atau salahnya suatu pernyataan.

Dalam proses berpikir ilmiah, terdapat beberapa unsur penting, seperti

pengamatan, perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan penarikan

kesimpulan. Langkah-langkah tersebut mendorong seseorang untuk mendasarkan

pemikirannya pada bukti, bukan sekadar dugaan. Sebagai contoh, ketika seseorang

menerima informasi di media sosial mengenai suatu peristiwa, ia sebaiknya tidak

langsung mempercayai atau menyebarkannya. Ia perlu memeriksa sumber

informasi, membandingkannya dengan sumber lain yang tepercaya, serta menilai

apakah bukti yang disampaikan mendukung pernyataan tersebut. Sikap ini

menunjukkan penerapan berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, berpikir ilmiah membantu seseorang menghindari kesalahan

penalaran dan bias pribadi. Setiap individu memiliki pengalaman, keyakinan, dan

sudut pandang yang dapat memengaruhi cara mereka memahami suatu persoalan.

Jika seseorang hanya menerima informasi yang sesuai dengan pendapatnya, ia

berisiko mengabaikan fakta yang bertentangan dengan keyakinannya. Melalui pola

pikir ilmiah, seseorang belajar untuk bersikap terbuka terhadap kritik,

mempertimbangkan bukti yang berbeda, dan bersedia memperbaiki pendapat

apabila ditemukan informasi yang lebih kuat. Dengan demikian, berpikir kritis

bukan berarti selalu menolak pendapat orang lain, melainkan menilai suatu

pendapat secara rasional sebelum menerimanya.

Dalam lingkungan pendidikan, khususnya di kalangan mahasiswa,

kemampuan berpikir ilmiah juga sangat diperlukan. Mahasiswa tidak cukup hanya

menghafal teori atau menerima penjelasan dari dosen, tetapi perlu memahami

alasan di balik suatu konsep, mengajukan pertanyaan, serta menghubungkan teori

dengan kenyataan. Ketika menyusun makalah atau melakukan penelitian, misalnya,

mahasiswa harus mampu membedakan fakta dan opini, menggunakan sumber yang

relevan, serta menyusun argumen yang didukung oleh data. Kemampuan tersebut

tidak hanya meningkatkan kualitas tugas akademik, tetapi juga membentuk

kemandirian dalam berpikir dan menyelesaikan masalah.

Meskipun demikian, membangun pola pikir kritis melalui berpikir ilmiah

bukanlah hal yang dapat dicapai secara instan. Kebiasaan menerima informasi tanpa

memeriksa kebenarannya, kecenderungan mengikuti pendapat mayoritas, serta

keinginan untuk selalu membenarkan pandangan sendiri dapat menjadi hambatan.

Oleh sebab itu, diperlukan latihan yang berkelanjutan, seperti membiasakan diri

bertanya, memeriksa sumber informasi, membandingkan berbagai pendapat, dan

mengevaluasi alasan yang digunakan dalam mengambil keputusan. Sikap rendah

hati secara intelektual juga penting karena seseorang harus menyadari bahwa

pengetahuannya memiliki keterbatasan dan dapat berkembang seiring

ditemukannya bukti baru.

Pada akhirnya, berpikir ilmiah tidak hanya berguna dalam kegiatan

akademik, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang terbiasa

menggunakan penalaran dan bukti akan lebih mampu menilai persoalan secara adil,

mengurangi penyebaran informasi yang keliru, dan mengambil keputusan dengan

pertimbangan yang matang. Namun, berpikir ilmiah juga perlu disertai etika dan

tanggung jawab agar pengetahuan yang dimiliki digunakan untuk kepentingan

bersama, bukan untuk membenarkan tindakan yang merugikan orang lain.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa berpikir ilmiah

merupakan fondasi penting dalam membangun pola pikir kritis. Melalui

penggunaan logika, pengamatan, bukti, dan penalaran yang sistematis, seseorang

dapat menilai informasi secara lebih objektif, menghindari kesimpulan yang

terburu-buru, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum

mengambil keputusan. Dalam dunia pendidikan, berpikir ilmiah membantu

mahasiswa mengembangkan kemampuan analisis, menyusun argumen yang kuat,

dan menyelesaikan persoalan secara rasional. Sementara itu, dalam kehidupan

sehari-hari, pola pikir ini menjadi bekal untuk menghadapi berbagai informasi dan

perubahan sosial. Oleh karena itu, berpikir ilmiah perlu dibiasakan secara terus-

menerus agar pola pikir kritis tidak hanya menjadi kemampuan akademik, tetapi

juga menjadi sikap dalam menjalani kehidupan.

Pendahuluan

Organisasi kader tidak hanya membutuhkan anggota yang bersemangat, tetapi juga

yang mampu berpikir jernih. Semangat tanpa nalar mudah berubah menjadi keputusan

yang gegabah, mudah terprovokasi isu, dan sulit membedakan mana yang benar-benar

terjadi. Karena itu, materi kerangka berpikir ilmiah dalam LKM menjadi bekal yang

sangat penting. Sebelum mengikuti kegiatan, saya mengira berpikir ilmiah hanya

urusan penelitian dan skripsi. Setelah mengikutinya, saya menyadari bahwa cara

berpikir ini dibutuhkan dalam setiap rapat, setiap pengambilan keputusan, dan setiap

penyelesaian masalah organisasi. Esai ini membahas mengapa kader perlu berpikir

ilmiah, bagaimana membedakan fakta dari opini, asumsi, dan prasangka, serta

bagaimana pola pikir ini membantu organisasi.

Pembahasan

Makna berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah cara berpikir yang logis, sistematis,

objektif, kritis, dan berlandaskan data. Logis berarti kesimpulan ditarik dari alasan

yang masuk akal. Sistematis berarti langkahnya runtut, mulai dari merumuskan

masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis, hingga menyimpulkan. Objektif

berarti menilai sesuatu apa adanya, bukan berdasarkan kedekatan atau perasaan

pribadi. Kritis berarti tidak menelan informasi mentah-mentah, tetapi mengujinya

terlebih dahulu.

Mengapa kader perlu berpola pikir ilmiah. Organisasi setiap hari menghadapi

pilihan: menentukan program kerja, membagi tugas, menanggapi kritik, atau

menyelesaikan perselisihan. Keputusan yang diambil berdasarkan “katanya” atau

“kebiasaan dari dulu” sering tidak tepat sasaran. Kader yang berpikir ilmiah akan

bertanya terlebih dahulu: apa masalah sebenarnya, apa datanya, dan apa konsekuensi

dari tiap pilihan. Dengan begitu, keputusan lebih dapat dipertanggungjawabkan di

hadapan anggota maupun pihak luar.

Membedakan fakta, opini, asumsi, dan prasangka. Empat hal ini sering tercampur

dalam diskusi.

• Fakta adalah sesuatu yang dapat dibuktikan, misalnya jumlah peserta yang hadir

pada kegiatan.

• Opini adalah pendapat pribadi, misalnya “kegiatan kemarin kurang menarik”.

• Asumsi adalah dugaan yang dianggap benar sebelum diuji, misalnya “anggota sepi

karena malas”.

• Prasangka adalah penilaian negatif yang terbentuk tanpa dasar, sering kali

terhadap orang atau kelompok tertentu.

Cara membedakannya sederhana tetapi menuntut disiplin: tanyakan apakah

pernyataan itu bisa dibuktikan, siapa sumbernya, dan apakah ada data pendukung.

Jika tidak, pernyataan itu perlu diperlakukan sebagai opini atau asumsi yang harus

diuji lebih dulu.

Penerapan dalam menyelesaikan persoalan organisasi. Misalkan kehadiran

anggota dalam kegiatan menurun. Pola pikir tidak ilmiah langsung menyalahkan

anggota. Pola pikir ilmiah mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data

(jadwal, jenis kegiatan, masukan anggota), menganalisis penyebab, lalu menyusun

solusi yang sesuai. Cara ini mengurangi konflik karena diskusi berpusat pada data,

bukan pada saling menyalahkan. Ia juga sejalan dengan nilai kewirausahaan yang

dekat dengan HIPMI: membaca situasi dengan cermat sebelum mengambil risiko.

Tantangan. Berpikir ilmiah tidak mudah di tengah banjir informasi dan media sosial.

Kita cenderung percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinan kita dan

terpengaruh oleh suara terbanyak. Menjadi kader yang kritis juga menuntut

kerendahan hati untuk mengakui bahwa pendapat sendiri bisa keliru.

Refleksi Diri

Setelah mengikuti materi ini, pemahaman saya berubah. Saya sadar bahwa selama ini

saya sering menyimpulkan sesuatu terlalu cepat dan kadang mencampur opini dengan

fakta saat berdiskusi. Kelebihan saya adalah rasa ingin tahu, sedangkan kekurangan

saya adalah kurang teliti memeriksa sumber informasi. Ke depan, saya akan

membiasakan diri bertanya “apa buktinya?” sebelum menanggapi suatu isu, dan

menyampaikan pendapat dengan menyebut dasarnya. Bagi saya, berpikir ilmiah

bukan sekadar teori, melainkan kebiasaan yang membentuk kader yang tenang, adil,

dan layak dipercaya.

Penutup

Kerangka berpikir ilmiah membantu kader mengambil keputusan yang rasional,

mengelola perbedaan pendapat secara dewasa, dan menjaga organisasi dari kesalahan yang bisa dihindari. Dengan bekal ini, kader HIPMI Pare KOM UNM dapat

berkontribusi secara lebih bermutu bagi organisasi dan masyarakat.

A. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis, negosiasi merupakan kegiatan penting untuk mencapai kesepakatan

antara dua pihak atau lebih. Negosiasi dapat dilakukan dalam berbagai hal, seperti menentukan

harga, menjalin kerja sama, membangun kemitraan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat.

Agar negosiasi berjalan dengan baik, seseorang perlu memiliki kemampuan komunikasi yang

efektif, termasuk retorika dan lobi.

Retorika adalah seni berbicara atau menyampaikan pendapat secara meyakinkan,

sedangkan lobi merupakan upaya membangun komunikasi dan hubungan untuk memengaruhi

keputusan pihak lain. Kedua kemampuan ini sangat berguna dalam dunia bisnis karena dapat

membantu seseorang menyampaikan ide, membangun kepercayaan, dan mencapai kesepakatan

yang menguntungkan semua pihak.

B. Pembahasan

1. Memahami Retorika dalam Negosiasi Bisnis

Retorika berperan penting dalam menyampaikan gagasan dan meyakinkan pihak lain. Dalam

negosiasi bisnis, seseorang harus mampu menjelaskan keunggulan produk, manfaat kerja sama, serta

alasan yang mendukung penawarannya. Penyampaian yang jelas, logis, dan sopan akan membuat pihak

lain lebih mudah memahami maksud yang disampaikan.

Untuk menggunakan retorika secara efektif, seseorang perlu menguasai materi yang dibicarakan,

menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta menyampaikan argumen berdasarkan fakta dan data.

Selain itu, intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh juga perlu diperhatikan agar komunikasi

terlihat lebih percaya diri dan profesional.

2. Memanfaatkan Lobi untuk Membangun Hubungan

Lobi merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan baik dengan mitra bisnis sebelum

atau selama proses negosiasi. Melalui lobi, seseorang dapat mengenal kebutuhan, kepentingan, dan

harapan pihak lain sehingga dapat menentukan pendekatan yang tepat.

Lobi dapat dilakukan dengan menjaga komunikasi, memperluas jaringan bisnis, menghadiri

pertemuan, serta menjalin hubungan profesional. Namun, lobi harus dilakukan secara etis, jujur, dan

transparan. Tujuannya bukan untuk memaksa atau menipu pihak lain, melainkan untuk membangun

kepercayaan dan menemukan peluang kerja sama yang saling menguntungkan.

3. Strategi Menggabungkan Retorika dan Lobi

Retorika dan lobi akan lebih efektif apabila digunakan secara bersamaan. Retorika membantu

seseorang menyampaikan penawaran dengan meyakinkan, sedangkan lobi membantu membangun

hubungan dan memahami kepentingan mitra bisnis.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah mempersiapkan informasi sebelum negosiasi,

memahami kebutuhan pihak lain, menyampaikan penawaran dengan alasan yang kuat, mendengarkan

pendapat lawan bicara, serta memberikan solusi yang sesuai dengan kepentingan bersama. Jika muncul

perbedaan pendapat, setiap pihak perlu berdiskusi dengan tenang dan mencari jalan tengah.

Sebagai contoh, seorang pengusaha ingin menjalin kerja sama dengan pemasok bahan baku.

Sebelum negosiasi, pengusaha tersebut membangun komunikasi yang baik dengan pemasok dan

mempelajari kebutuhan masing-masing pihak. Saat negosiasi berlangsung, ia menjelaskan keuntungan

kerja sama, seperti pembelian dalam jumlah tertentu, pembayaran yang teratur, dan kemungkinan kerja

sama jangka panjang. Dengan retorika yang baik dan hubungan yang telah dibangun melalui lobi, peluang

tercapainya kesepakatan menjadi lebih besar.

4. Etika dalam Negosiasi Bisnis

Keberhasilan negosiasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenangkan perdebatan, tetapi

juga oleh cara seseorang menjaga kepercayaan. Penggunaan retorika dan lobi harus menghindari

kebohongan, manipulasi, ancaman, serta janji yang tidak dapat dipenuhi.

Negosiasi yang baik seharusnya menghasilkan kesepakatan yang adil dan memberikan manfaat

bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan menjaga kejujuran, menghormati pendapat orang lain, dan

memenuhi kesepakatan, hubungan bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa retorika dan lobi merupakan dua

kemampuan penting dalam memenangkan negosiasi bisnis. Retorika membantu seseorang menyampaikan

gagasan dan penawaran secara meyakinkan, sedangkan lobi berperan dalam membangun hubungan,

kepercayaan, dan komunikasi dengan mitra bisnis.

Untuk mencapai keberhasilan, kedua kemampuan tersebut perlu didukung oleh persiapan yang

matang, pemahaman terhadap kebutuhan pihak lain, komunikasi yang efektif, serta sikap yang

profesional. Selain itu, kejujuran dan etika harus tetap menjadi dasar dalam setiap proses negosiasi.

Dengan memanfaatkan retorika dan lobi secara tepat, seseorang dapat meningkatkan peluang mencapai

kesepakatan yang menguntungkan sekaligus membangun hubungan bisnis yang baik dan berkelanjutan.

A. Judul Esai

Makna LKM dalam Membentuk Karakter dan Identitas Kader HIPMI PARE KOM UNM

Judul alternatif: LKM sebagai Ruang Pembentukan Karakter, Kepemimpinan, dan Identitas Kader

HIPMI PARE KOM UNM.

B. Struktur Esai

1. Pendahuluan

Bagian ini memperkenalkan pentingnya kaderisasi bagi keberlanjutan organisasi dan pengembangan

kualitas mahasiswa. Jelaskan bahwa kegiatan pelatihan atau kaderisasi tidak hanya menyampaikan

materi, tetapi juga menjadi ruang belajar untuk membangun sikap, tanggung jawab, kepemimpinan,

dan pemahaman terhadap nilai organisasi. Kaitkan pembahasan dengan konteks HIPMI PARE KOM

UNM.

Pokok yang dapat dimasukkan:

• Latar belakang pentingnya pembinaan kader di lingkungan mahasiswa dan organisasi.

• Pengertian LKM menurut pedoman atau istilah resmi yang digunakan penyelenggara.

• Alasan karakter dan identitas kader penting bagi HIPMI PARE KOM UNM.

• Tesis/pendapat utama: LKM bermakna apabila nilai yang dipelajari diterapkan secara konsisten

dalam perilaku dan kegiatan organisasi.

2. Pembahasan

Bagian pembahasan dapat dibagi menjadi beberapa subbagian berikut.

a. Makna dan Tujuan LKM

Uraikan LKM sebagai proses pembelajaran dan pengembangan kader. Terangkan tujuan kegiatan

berdasarkan pedoman resmi penyelenggara, misalnya penguatan wawasan organisasi, kemampuan

berkomunikasi, kerja sama, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan. Hindari menyebut tujuan

khusus sebagai ketentuan resmi sebelum memeriksa dokumen LKM HIPMI PARE KOM UNM.

b. LKM dalam Membentuk Karakter Kader

Jelaskan bagaimana pengalaman selama LKM dapat melatih disiplin, integritas, tanggung jawab,

keberanian menyampaikan gagasan, kemampuan bekerja dalam tim, sikap saling menghormati, dan

kepedulian sosial. Berikan contoh konkret, seperti menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu,

menerima kritik, memegang komitmen, serta menjalankan amanah organisasi.

c. LKM dalam Membentuk Identitas Kader HIPMI PARE KOM UNM

Bahas identitas kader sebagai pemahaman terhadap nilai, tujuan, budaya, dan tanggung jawab

organisasi. Identitas bukan sekadar atribut atau status keanggotaan, melainkan tampak melalui

perilaku, etika, kontribusi, dan cara kader membawa nama organisasi di lingkungan kampus maupun

masyarakat. Gunakan visi, misi, AD/ART, atau pedoman resmi HIPMI yang relevan sebagai dasar

agar uraian sesuai dengan organisasi.

d. Penerapan Nilai LKM dalam Kehidupan Organisasi

Struktur Esai — Makna LKM dan Identitas Kader HIPMI PARE KOM UNM Halaman 3

Hubungkan nilai yang dipelajari dengan praktik setelah kegiatan: aktif dalam program kerja, menjaga

komunikasi, mengembangkan ide usaha atau kewirausahaan, menyelesaikan konflik secara dewasa,

membangun jejaring, serta berkontribusi bagi kampus dan masyarakat. Sertakan pengalaman nyata

atau contoh yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Tantangan dan Upaya Penguatan

Uraikan tantangan yang mungkin muncul, seperti nilai pelatihan yang tidak diterapkan, partisipasi

kader yang menurun, perbedaan pendapat, atau kurangnya pendampingan. Ajukan solusi, misalnya

mentoring berkelanjutan, evaluasi kegiatan, forum refleksi, penugasan nyata, dan teladan dari

pengurus serta senior.

3. Penutup

Penutup memuat kesimpulan dan saran. Tegaskan kembali bahwa LKM bukan hanya kegiatan

seremonial, melainkan proses yang nilainya perlu dihidupi setelah pelatihan selesai. Karakter

terbentuk melalui kebiasaan dan tanggung jawab, sedangkan identitas kader menguat ketika nilai

organisasi tercermin dalam tindakan nyata. Sarankan agar peserta, pengurus, dan pendamping

menjaga proses pembinaan secara konsisten.

C. Contoh Rumusan Tesis

“LKM memiliki makna penting dalam membentuk karakter dan identitas kader HIPMI PARE KOM

UNM karena menjadi ruang pembelajaran nilai, kepemimpinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab

organisasi. Namun, keberhasilan LKM tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan, melainkan dari

kemampuan kader menerapkan nilai-nilai tersebut secara berkelanjutan dalam organisasi dan

kehidupan bermasyarakat.”

D. Contoh Pertanyaan Pengarah

• Nilai apa yang paling ditekankan dalam LKM HIPMI PARE KOM UNM?

• Perubahan karakter apa yang diharapkan setelah kader mengikuti LKM?

• Bagaimana identitas kader ditunjukkan melalui tindakan, bukan hanya simbol?

• Apa contoh penerapan nilai LKM dalam kegiatan organisasi sehari-hari?

• Bagaimana organisasi memastikan pembinaan kader berlanjut setelah LKM?

E. Sumber dan Daftar Pustaka Awal

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020, 18 April). Panduan Latihan Keterampilan Manajemen

Mahasiswa (LKMM) Tahun 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://dikti.go.id/annou

ncement/article/panduan-latihan-keterampilan-manajemen-mahasiswa-lkmm-tahun-2020

2. Himpunan Mahasiswa Islam. (t.t.). Pedoman Pengkaderan HMI. Dokumen pedoman perkaderan

yang membahas pembinaan karakter, nilai, wawasan, dan keterampilan kader.

https://himpunanmahasiswaislam.web.id/files/PEDOMAN%20PENGKADERAN%20HMI.pdf

3. Institut Teknologi Sumatera. (2024). Buku Panduan Kaderisasi HIMAGRIN. Contoh panduan

organisasi mahasiswa yang membahas orientasi organisasi, kepemimpinan, kerja tim, dan

pengembangan karakter.

https://tip.itera.ac.id/wp-content/uploads/2024/11/Buku-panduan-kaderisasi-Final.pdf

Struktur Esai — Makna LKM dan Identitas Kader HIPMI PARE KOM UNM 

4. HIPMI PARE KOM UNM. (disarankan untuk dilengkapi). AD/ART, pedoman LKM, materi resmi,

visi-misi, atau dokumen kaderisasi yang digunakan penyelenggara. Cantumkan judul dokumen,

tahun, dan penerbit setelah dokumen resmi diperoleh.

Catatan penggunaan sumber

Panduan LKMM dari Ditjen Dikti dapat dipakai sebagai rujukan umum mengenai pengembangan

keterampilan dan sikap mahasiswa, tetapi LKMM tidak otomatis sama dengan LKM yang

diselenggarakan HIPMI PARE KOM UNM. Pedoman kaderisasi organisasi lain juga hanya menjadi

rujukan konseptual, bukan aturan resmi HIPMI. Untuk esai yang akurat, tambahkan dokumen resmi

HIPMI PARE KOM UNM dan data atau pengalaman kegiatan LKM yang benar-benar terjadi.

Format penulisan yang disarankan: 3–5 halaman isi, bahasa formal, paragraf yang saling terhubung, kutipan dalam teks

(nama lembaga/penulis, tahun), serta daftar pustaka yang konsisten.

1. Pendahuluan

Mengikuti Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) merupakan salah satu proses

penting bagi saya untuk mengembangkan kemampuan diri, khususnya dalam hal

kepemimpinan, komunikasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam berorganisasi.

Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa proses belajar tidak hanya berlangsung di

dalam ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman berorganisasi yang mengajarkan cara

berpikir, bersikap, mengambil keputusan, serta bekerja sama dengan orang lain.

Sebelum mengikuti kegiatan LKM, saya memandang organisasi sebagai tempat

untuk menambah pengalaman, memperluas relasi, dan belajar bekerja sama dalam

mencapai tujuan bersama. Namun, setelah mempelajari materi yang diberikan, saya mulai

memahami bahwa berorganisasi membutuhkan pemahaman yang lebih luas. Seorang

kader tidak cukup hanya memiliki semangat untuk berorganisasi, tetapi juga harus

memahami aturan, menghargai perbedaan pendapat, serta mampu menempatkan diri

dalam berbagai situasi.

Salah satu materi yang menarik perhatian saya adalah metode persidangan.

Sebelumnya, saya menganggap persidangan hanya sebagai forum formal untuk membahas

suatu persoalan dan menetapkan keputusan. Akan tetapi, melalui materi ini, saya

memahami bahwa persidangan memiliki mekanisme, aturan, dan etika yang harus

dijalankan agar setiap proses pengambilan keputusan dapat berlangsung secara tertib, adil,

dan demokratis.

Oleh karena itu, melalui refleksi ini, saya ingin membahas bagaimana metode

persidangan dapat membentuk pola pikir, sikap, dan tanggung jawab saya sebagai

mahasiswa sekaligus calon kader HIPMI Pare KOM UNM. Saya juga ingin memahami

bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan organisasi, terutama

ketika menghadapi perbedaan pendapat, menyelesaikan persoalan, dan mengambil

keputusan bersama.

2. Isi atau Pembahasan

A. Memahami Metode Persidangan dalam Organisasi

Berdasarkan materi yang saya pelajari, metode persidangan merupakan tata cara

formal yang digunakan untuk mengatur jalannya rapat atau forum agar berlangsung secara

tertib, sistematis, dan demokratis. Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan

keputusan, tetapi memastikan bahwa keputusan tersebut diperoleh melalui proses yang

dapat diterima dan dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Menurut saya, pemahaman ini penting bagi setiap kader organisasi. Dalam sebuah

organisasi, setiap orang memiliki pemikiran, kepentingan, dan cara pandang yang

berbeda. Tanpa mekanisme yang jelas, perbedaan tersebut dapat menimbulkan perdebatan

yang tidak terarah dan menghambat proses pengambilan keputusan.

Melalui metode persidangan, setiap peserta memiliki ruang untuk menyampaikan

pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan tidak

seharusnya ditentukan hanya berdasarkan keinginan seseorang atau pihak tertentu,

melainkan melalui proses yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk

berpartisipasi.

Saya menyadari bahwa tertib dalam persidangan bukan berarti membatasi

kebebasan berpendapat. Sebaliknya, aturan diperlukan agar kebebasan tersebut dapat

dijalankan dengan baik tanpa mengganggu hak orang lain. Hal ini menjadi pelajaran bagi

saya bahwa kebebasan dan tanggung jawab harus berjalan beriringan dalam kehidupan

organisasi.

B. Prinsip Dasar Persidangan dan Penerapannya

Materi metode persidangan menjelaskan enam prinsip dasar, yaitu demokratis,

musyawarah, tertib, adil dan objektif, efisien, serta mengikat. Keenam prinsip tersebut

menurut saya saling berkaitan dan menjadi dasar dalam membangun forum organisasi

yang sehat.

Prinsip demokratis mengajarkan bahwa setiap peserta memiliki hak untuk

menyampaikan pendapat sesuai dengan tata tertib. Dalam praktiknya, saya perlu belajar

untuk tidak hanya berani berbicara, tetapi juga menghargai kesempatan orang lain untuk

menyampaikan pemikirannya.

Prinsip musyawarah mengingatkan saya bahwa keputusan bersama sebaiknya

diupayakan melalui kesepakatan, bukan melalui pemaksaan kehendak. Saya memahami

bahwa tidak semua perbedaan harus berakhir dengan pertentangan. Selama setiap pihak

bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat yang ada, peluang untuk

menemukan jalan tengah akan lebih besar.

Sementara itu, prinsip tertib menekankan pentingnya mengikuti aturan dan arahan

pimpinan sidang. Prinsip adil dan objektif mengajarkan agar kesempatan berbicara

diberikan secara proporsional tanpa memihak. Adapun prinsip efisien mengingatkan

peserta untuk tetap fokus pada agenda yang dibahas, sedangkan prinsip mengikat

menegaskan bahwa keputusan yang telah disahkan harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

Dari keenam prinsip tersebut, saya merasa bahwa sikap adil, terbuka, dan

bertanggung jawab merupakan hal yang perlu terus saya kembangkan. Dalam organisasi,

seseorang tidak selalu mendapatkan hasil sesuai dengan keinginannya. Namun,

kedewasaan seorang kader dapat terlihat dari kemampuannya menerima keputusan

bersama selama prosesnya dijalankan sesuai aturan.

C. Perangkat Persidangan dan Tanggung Jawab Setiap Peserta

Hal lain yang saya pelajari adalah bahwa persidangan membutuhkan perangkat

dengan tugas yang berbeda-beda. Pimpinan sidang bertanggung jawab mengatur jalannya

forum, menjaga ketertiban, serta menyimpulkan dan mengesahkan keputusan. Sekretaris

sidang bertugas mencatat jalannya pembahasan dan menyusun notulen atau berita acara.

Sementara itu, peserta penuh memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan

memberikan suara sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta peninjau mengikuti persidangan

dengan hak bicara dan hak suara berdasarkan tata tertib yang ditetapkan.

Menurut saya, pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah

persidangan tidak hanya bergantung pada pimpinan sidang. Setiap orang yang terlibat

memiliki tanggung jawab untuk mendukung jalannya forum agar tetap terarah dan

menghasilkan keputusan yang jelas.

Saya juga belajar bahwa menjadi pemimpin sidang membutuhkan kemampuan

mengendalikan forum tanpa bersikap sewenang-wenang. Pimpinan harus mampu menjaga

keseimbangan antara ketegasan dalam menegakkan aturan dan keterbukaan terhadap

pendapat peserta. Di sisi lain, peserta juga harus memahami batasan dan haknya agar

forum tidak dikuasai oleh kepentingan pribadi.

Pemahaman ini membuat saya menyadari bahwa tanggung jawab dalam organisasi

tidak selalu diwujudkan dengan memegang jabatan. Menjalankan tugas dengan baik,

menghormati mekanisme yang berlaku, dan menjaga suasana forum tetap kondusif juga

merupakan bentuk kontribusi yang penting.

D. Mekanisme Persidangan dan Pengambilan Keputusan

Salah satu bagian yang menurut saya paling penting adalah mekanisme

pengambilan keputusan. Dalam materi dijelaskan bahwa keputusan diupayakan terlebih

dahulu melalui musyawarah mufakat. Apabila kesepakatan belum tercapai, proses dapat

dilanjutkan dengan lobi-lobi untuk mencari titik temu. Jika upaya tersebut tetap tidak

menghasilkan kesepakatan, keputusan dapat diambil melalui voting atau pemungutan

suara sesuai ketentuan yang berlaku.

Urutan tersebut mengajarkan saya bahwa keputusan dalam organisasi sebaiknya

tidak langsung ditentukan melalui suara terbanyak. Musyawarah perlu diutamakan karena

memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menjelaskan alasan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Lobi juga dapat menjadi ruang untuk

memperjelas kepentingan dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Namun, apabila kesepakatan memang tidak dapat dicapai, voting menjadi salah satu

mekanisme untuk menentukan keputusan secara demokratis. Bagi saya, hal yang paling

penting bukan hanya bagaimana keputusan dihasilkan, tetapi juga bagaimana setiap

peserta menjalani proses tersebut dengan sikap dewasa.

Saya juga memahami pentingnya kuorum, yaitu jumlah minimum kehadiran peserta

agar persidangan dapat dinyatakan sah sesuai aturan yang berlaku. Tanpa memenuhi

ketentuan tersebut, legitimasi keputusan dapat dipertanyakan. Karena itu, kehadiran dan

partisipasi peserta bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab dalam

organisasi.

Selain itu, penggunaan skorsing, pending, interupsi, dan ketukan palu menunjukkan

bahwa persidangan memiliki mekanisme tersendiri untuk mengatur jalannya pembahasan.

Istilah-istilah tersebut tidak seharusnya dipahami hanya sebagai prosedur teknis, tetapi

juga sebagai perangkat untuk menjaga ketertiban dan kejelasan proses pengambilan

keputusan.

E. Etika Berpendapat dan Menghargai Perbedaan

Dalam persidangan, kemampuan menyampaikan pendapat harus diimbangi dengan

etika. Materi menekankan bahwa peserta perlu memperoleh izin dari pimpinan sidang

sebelum berbicara, tidak memotong pembicaraan tanpa mengikuti prosedur interupsi,

serta menyampaikan pendapat secara sopan, jelas, dan sesuai dengan agenda.

Saya melihat bahwa aturan tersebut sangat relevan dengan kehidupan organisasi

mahasiswa. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar karena setiap orang

memiliki pengalaman dan pemikiran yang tidak selalu sama. Masalah justru muncul

ketika perbedaan tersebut disikapi dengan emosi, keinginan untuk menang sendiri, atau

sikap merendahkan orang lain.

Bagi saya, kemampuan berpendapat tidak hanya diukur dari seberapa berani

seseorang berbicara, tetapi juga dari seberapa baik ia menyampaikan alasan dan

menghargai tanggapan orang lain. Pendapat yang kuat seharusnya didukung oleh alasan

yang jelas, bukan sekadar disampaikan dengan suara keras atau sikap yang mendominasi

forum.

Saya ingin menerapkan hal ini dengan membiasakan diri mendengarkan sampai

orang lain selesai berbicara, mempertimbangkan isi pendapat sebelum memberikan

tanggapan, dan menyampaikan kritik dengan cara yang tetap menghargai orang yang dikritik. Dengan begitu, perbedaan dapat menjadi bahan pembelajaran bersama, bukan

alasan untuk merusak hubungan antaranggota.

F. Metode Persidangan dalam Konteks HIPMI Pare KOM UNM

Dalam konteks HIPMI Pare KOM UNM, metode persidangan memiliki peran

penting untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Forum seperti Musyawarah Besar

(MUBES), Musyawarah Komisariat (MUSKOM), Musyawarah Badan Otonom

(MUSBO), dan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) menjadi bagian dari mekanisme

organisasi untuk membahas persoalan dan menentukan keputusan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Selain forum musyawarah, terdapat pula rapat pimpinan, rapat kerja, rapat harian,

dan forum amandemen yang memiliki fungsi masing-masing dalam koordinasi, evaluasi,

serta perubahan aturan organisasi.

Dari materi tersebut, saya memahami bahwa organisasi membutuhkan mekanisme

yang jelas agar arah geraknya tidak bergantung pada keputusan sepihak. Aturan dan forum

yang terstruktur membantu menjaga kesinambungan organisasi, terutama ketika terjadi

pergantian kepemimpinan atau perbedaan pandangan di antara anggota.

Bagi saya, menjadi kader HIPMI Pare KOM UNM berarti bersedia mempelajari

budaya dan aturan organisasi, bukan hanya ikut terlibat dalam kegiatan yang

diselenggarakan. Seorang kader perlu memahami bahwa setiap hak yang dimiliki juga

disertai tanggung jawab. Hak berbicara harus digunakan secara bijak, hak suara harus

diberikan dengan pertimbangan yang matang, dan keputusan yang telah disahkan harus

dihormati sesuai mekanisme organisasi.

Saya juga memandang nilai Sipakatau, Sipakainge, Sipakamase sebagai pengingat

penting dalam membangun hubungan antaranggota. Nilai tersebut dapat menjadi landasan

untuk saling menghargai, mengingatkan dalam kebaikan, dan menjaga kepedulian satu

sama lain. Jika diterapkan dalam forum organisasi, nilai-nilai tersebut dapat membantu

menciptakan suasana persidangan yang tegas dalam aturan, tetapi tetap menghormati

martabat setiap orang.

Dengan pemahaman ini, saya berharap dapat berkontribusi bukan hanya melalui

kehadiran, tetapi juga melalui sikap yang bertanggung jawab, partisipasi yang aktif, dan

kesediaan menjaga nama baik organisasi.

3. Refleksi Diri

Setelah mempelajari materi metode persidangan, saya menyadari bahwa masih

banyak hal yang perlu saya kembangkan untuk menjadi kader yang lebih baik. Saya perlu

meningkatkan keberanian dalam menyampaikan pendapat, memperbaiki cara

berkomunikasi, serta membiasakan diri untuk berpikir sebelum mengambil sikap. Saya

juga perlu belajar agar tidak terlalu berfokus pada pendapat pribadi ketika berada dalam

forum yang mengutamakan kepentingan bersama.

Salah satu pemahaman yang berubah dalam diri saya adalah pandangan mengenai

keputusan organisasi. Sebelumnya, saya mungkin lebih berfokus pada hasil akhir atau

apakah suatu keputusan sesuai dengan keinginan saya. Sekarang, saya memahami bahwa

proses untuk mencapai keputusan juga memiliki arti penting. Keputusan yang baik harus

melalui mekanisme yang jelas, memberikan ruang bagi peserta untuk berpendapat, dan

dijalankan dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.

Saya menyadari bahwa salah satu hal yang perlu terus saya perbaiki adalah

kemampuan menghadapi perbedaan pendapat secara tenang. Dalam situasi tertentu,

mempertahankan pendapat sendiri mungkin terasa lebih mudah daripada mencoba

memahami sudut pandang orang lain. Namun, melalui materi ini, saya belajar bahwa

kedewasaan dalam berorganisasi justru terlihat ketika seseorang mampu mendengarkan,

mempertimbangkan pendapat yang berbeda, dan menerima hasil musyawarah dengan

penuh tanggung jawab.

Pengalaman mempelajari metode persidangan juga memberikan pemahaman kepada

saya bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan keberanian mengambil

keputusan. Seorang pemimpin perlu memahami aturan, menjaga keadilan, mengendalikan

situasi, serta memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sesuai

dengan haknya. Hal tersebut menjadi pengingat bagi saya untuk tidak memandang jabatan

sebagai tujuan utama dalam organisasi, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan

dengan baik.

Ke depannya, saya ingin lebih aktif dalam kegiatan organisasi, berani

menyampaikan gagasan dengan alasan yang jelas, dan lebih disiplin dalam mengikuti

mekanisme yang telah ditetapkan. Saya juga ingin membangun kebiasaan untuk tidak

terburu-buru menilai suatu persoalan sebelum memahami informasi yang ada. Dengan

begitu, saya dapat belajar mengambil keputusan secara lebih objektif dan tidak mudah

terbawa emosi.

Bagi saya, nilai paling penting yang diperoleh dari materi ini adalah bahwa

organisasi yang baik dibangun melalui aturan yang jelas dan kesadaran setiap anggotanya

untuk menjalankan tanggung jawab. Aturan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila hanya dipahami sebagai formalitas. Sebaliknya, aturan harus menjadi pedoman

yang diterapkan secara konsisten untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepentingan

bersama.

Saya menyadari bahwa menjadi kader HIPMI Pare KOM UNM merupakan sebuah

proses pembelajaran yang membutuhkan komitmen dan kemauan untuk terus

berkembang. Saya tidak harus langsung menjadi pribadi yang sempurna, tetapi saya harus

bersedia mengevaluasi diri dan memperbaiki kekurangan secara bertahap. Melalui

pemahaman metode persidangan, saya berharap dapat tumbuh menjadi kader yang lebih

kritis, demokratis, disiplin, dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan kontribusi

positif bagi organisasi dan lingkungan sekitar.

4. Penutup

Secara keseluruhan, materi metode persidangan memberikan pemahaman baru bagi

saya mengenai pentingnya aturan, etika, dan mekanisme dalam kehidupan organisasi.

Persidangan bukan hanya forum untuk menyampaikan pendapat atau menentukan

keputusan, tetapi juga ruang untuk belajar menghargai perbedaan, melatih kedisiplinan,

dan membangun tanggung jawab bersama.

Saya memahami bahwa menjadi kader yang baik tidak cukup hanya dengan

memiliki semangat berorganisasi. Diperlukan pula kemampuan untuk berpikir secara

matang, berkomunikasi dengan baik, menaati aturan, serta menempatkan kepentingan

bersama di atas kepentingan pribadi ketika menjalankan tanggung jawab organisasi.

Melalui LKM dan materi metode persidangan ini, saya berharap dapat menerapkan

pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa dan dalam

aktivitas HIPMI Pare KOM UNM. Saya ingin menjadikan pengalaman ini sebagai

langkah awal untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan berkontribusi secara nyata. Pada

akhirnya, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh orang-orang yang

memimpinnya, tetapi juga oleh kesadaran seluruh kader untuk menjaga nilai, aturan, dan

tujuan bersama.

PENDAHULUAN

Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) generatif di kalangan

mahasiswa meningkat dengan sangat cepat. Laporan Higher Education Policy Institute

(HEPI) bersama Kortext menemukan bahwa 92% mahasiswa di Inggris menggunakan AI

generatif dalam kegiatan studinya pada tahun 2025, meningkat dari 66% pada tahun

sebelumnya. Sebagian besar mahasiswa memanfaatkan AI untuk menjelaskan konsep yang

sulit dan menghemat waktu dalam belajar. Namun, hampir seperlima mahasiswa mengaku

memasukkan teks hasil AI yang telah disunting ke dalam tugas penilaian mereka. Temuan

tersebut mendorong perguruan tinggi untuk mengevaluasi sistem penilaian agar kemampuan

mahasiswa tetap dapat diukur secara tepat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa AI semakin berperan dalam dunia pendidikan, termasuk

dalam kegiatan belajar mahasiswa. Kehadiran AI memberikan kemudahan dalam

memperoleh informasi, memahami materi, dan menyelesaikan tugas. Akan tetapi, kemudahan

tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir

mahasiswa.

Perguruan tinggi tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan, tetapi juga melatih

mahasiswa untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan kemampuan merumuskan

masalah, memeriksa sumber informasi, menyusun argumen berdasarkan bukti, dan menarik

kesimpulan secara logis. Apabila mahasiswa terlalu bergantung pada AI, terdapat risiko

bahwa proses berpikir tersebut justru dilakukan oleh teknologi, bukan oleh mahasiswa

sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penggunaan AI dapat

membantu maupun memengaruhi proses berpikir ilmiah mahasiswa.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Berpikir Ilmiah

Berpikir ilmiah adalah cara berpikir yang mengutamakan bukti, logika, dan pemeriksaan

sebelum menerima suatu informasi sebagai kebenaran. Proses ini dimulai dengan

menentukan masalah, mengajukan dugaan yang dapat diuji, mengumpulkan dan menilai

bukti, kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut juga dapat diperbaiki apabila

ditemukan bukti baru yang lebih kuat. Bagi mahasiswa, kemampuan ini penting karena pendidikan tinggi bukan hanya tentang menghafal materi, tetapi juga belajar menilai

informasi dan menentukan apakah suatu klaim dapat dipercaya.

Artikel Wenckowski (2017) yang berjudul Redefining Critical Thinking: Teaching Students

to Think like Scientists menjelaskan pentingnya mengajarkan mahasiswa untuk berpikir

seperti ilmuwan. Berpikir kritis dan berpikir ilmiah memiliki hubungan, tetapi keduanya tidak

sepenuhnya sama. Berpikir kritis mencakup kemampuan menganalisis dan menilai informasi

secara luas, sedangkan berpikir ilmiah secara khusus menekankan pemeriksaan bukti dan

penilaian terhadap klaim berdasarkan prinsip ilmiah.

Artikel tersebut juga mengingatkan bahwa seseorang dapat merasa dirinya sudah mampu

berpikir kritis, padahal belum terbiasa memeriksa bias atau kekeliruan dalam pemikirannya

sendiri. Manusia cenderung mempercayai pengalaman dan pendapat pribadi, bahkan ketika

terdapat bukti yang bertentangan. Oleh sebab itu, berpikir ilmiah bukan sekadar kemampuan

alami, melainkan keterampilan yang harus dilatih secara sengaja. Sikap ragu terhadap suatu

informasi juga perlu didasarkan pada alasan dan bukti, bukan sekadar menolak semua

pendapat.

Konsep ini menjadi dasar untuk menilai pengaruh AI terhadap mahasiswa. Hal yang perlu

diperhatikan bukan hanya seberapa cepat mahasiswa memperoleh jawaban, tetapi juga

apakah mereka tetap memeriksa kebenaran jawaban tersebut. Dengan demikian, penggunaan

AI perlu dilihat dari kemampuannya mendukung proses berpikir, bukan hanya menghasilkan

informasi.

B. Pengaruh AI terhadap Proses Belajar Mahasiswa

AI dapat memberikan manfaat bagi proses belajar apabila digunakan secara tepat. Artikel The

Guardian (2025) berjudul How to Use ChatGPT at University Without Cheating: 'Now It's

More Like a Study Partner' menggambarkan AI sebagai teman belajar yang dapat membantu

mahasiswa memahami materi, bukan sebagai pengganti seluruh proses belajar.

Pertama, AI dapat membantu menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang lebih

sederhana. Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan tambahan hingga memperoleh

penjelasan yang lebih mudah dipahami. Kedua, AI dapat digunakan untuk membuat soal

latihan sehingga mahasiswa bisa menguji pemahamannya sendiri. Ketiga, AI dapat membantu

memeriksa pekerjaan yang telah dibuat mahasiswa dan menunjukkan bagian yang perlu

diperbaiki. Dengan cara tersebut, AI dapat mendukung proses belajar yang lebih mandiri dan

interaktif.

Meskipun demikian, penggunaan AI juga memiliki risiko apabila mahasiswa terlalu

bergantung padanya. Ketika mahasiswa langsung meminta jawaban akhir tanpa berusaha

memahami masalah, mereka kehilangan kesempatan untuk berlatih menganalisis, mencari

informasi, dan menyusun kesimpulan sendiri. Tugas mungkin selesai lebih cepat, tetapi

pemahaman terhadap materi belum tentu terbentuk.

Sebuah penelitian pada 2025 terhadap hampir 1.000 siswa sekolah menengah atas juga

menunjukkan bahwa jenis bantuan AI dapat memengaruhi hasil belajar. Siswa yang

menggunakan asisten AI yang langsung memberikan jawaban memperoleh nilai ujian lebih

rendah dibandingkan siswa yang tidak menggunakan AI. Sebaliknya, penggunaan AI yang

memberikan petunjuk tanpa langsung menyajikan jawaban tidak menunjukkan kerugian yang

sama. Temuan ini menunjukkan bahwa cara AI digunakan dapat memengaruhi proses belajar.

Namun, karena penelitian tersebut melibatkan siswa SMA, hasilnya tidak dapat langsung

dianggap berlaku sama pada seluruh mahasiswa.

Oleh karena itu, mahasiswa perlu membangun kebiasaan menggunakan AI secara tepat.

Mahasiswa sebaiknya mencoba mengerjakan tugas sendiri terlebih dahulu, meminta

penjelasan atau petunjuk ketika mengalami kesulitan, serta memeriksa jawaban AI melalui

buku, jurnal ilmiah, atau sumber tepercaya lainnya. Hasil akhirnya juga perlu disusun

menggunakan pemahaman dan kata-kata sendiri.

C. Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab

Penggunaan AI dalam pendidikan perlu disertai tanggung jawab agar manfaatnya tidak

mengurangi kemampuan berpikir manusia. UNESCO (2023), melalui panduan Guidance for

Generative AI in Education and Research, menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat

pada manusia dalam penggunaan AI di bidang pendidikan dan penelitian.

Prinsip pertama adalah menjaga peran manusia dalam proses belajar. AI seharusnya menjadi

alat bantu, sedangkan mahasiswa tetap berperan aktif dalam memahami materi, menilai

informasi, dan mengambil keputusan. Mahasiswa tidak seharusnya menyerahkan seluruh

proses berpikir kepada teknologi karena tujuan pendidikan adalah membangun pengetahuan

dan kemampuan secara mandiri.

Prinsip kedua adalah menjaga keamanan data pribadi. Mahasiswa perlu berhati-hati ketika

memasukkan informasi ke dalam aplikasi AI. Data pribadi, informasi milik orang lain, dan

data penelitian yang bersifat rahasia tidak boleh dibagikan sembarangan. Kesadaran terhadap

keamanan data menjadi bagian penting dari penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Prinsip ketiga adalah menjaga etika dan kejujuran akademik. Mahasiswa perlu mengikuti

aturan kampus mengenai penggunaan AI dan tidak mengakui hasil yang sepenuhnya dibuat

oleh AI sebagai karya sendiri. Selain itu, mahasiswa harus memeriksa kembali informasi

yang dihasilkan AI karena jawaban yang terdengar meyakinkan belum tentu benar.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, mahasiswa dapat menerapkan beberapa kebiasaan

sederhana. Mahasiswa dapat mengerjakan tugas secara mandiri terlebih dahulu,

menggunakan AI untuk memperjelas materi, memeriksa informasi melalui sumber tepercaya,

menjaga kerahasiaan data, dan bersikap jujur mengenai penggunaan AI sesuai ketentuan yang

berlaku. Dengan demikian, AI dapat membantu proses belajar tanpa mengambil alih peran

mahasiswa dalam berpikir dan mengambil keputusan.

Penggunaan AI yang bertanggung jawab juga sejalan dengan prinsip berpikir ilmiah.

Keduanya menuntut seseorang untuk tidak menerima informasi begitu saja, melainkan

memeriksa dasar dan kebenarannya. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan AI perlu

diimbangi dengan kemampuan mengevaluasi informasi secara mandiri.

PENUTUP

Penggunaan AI generatif di kalangan mahasiswa semakin luas dan memberikan perubahan

terhadap proses belajar di perguruan tinggi. AI dapat membantu mahasiswa memahami

materi yang sulit, berlatih menjawab pertanyaan, dan mengevaluasi pekerjaan. Namun,

penggunaan yang berlebihan dan tidak tepat dapat mengurangi kesempatan mahasiswa untuk

melatih kemampuan menganalisis, mengevaluasi bukti, serta menarik kesimpulan secara

mandiri.

Berpikir ilmiah merupakan kemampuan penting yang perlu dikembangkan oleh setiap

mahasiswa. Kemampuan ini menuntut seseorang untuk memeriksa bukti, menilai informasi

secara logis, dan bersedia memperbaiki kesimpulan apabila ditemukan bukti baru. Oleh

karena itu, mahasiswa tidak boleh menerima jawaban AI hanya karena terlihat meyakinkan.

Setiap informasi tetap perlu diperiksa melalui sumber yang dapat dipercaya.

Sesuai dengan prinsip yang disampaikan UNESCO, penggunaan AI dalam pendidikan harus

tetap menempatkan manusia sebagai pelaku utama. Mahasiswa perlu menggunakan AI secara

etis, menjaga keamanan data, dan mematuhi aturan akademik. Dengan demikian, pengaruh

AI terhadap proses berpikir ilmiah mahasiswa sangat bergantung pada cara penggunaannya.

AI dapat menjadi sarana yang mendukung perkembangan pengetahuan apabila digunakan

untuk membantu proses berpikir, tetapi dapat menjadi penghambat apabila menggantikan

proses tersebut. Pada akhirnya, AI seharusnya membantu mahasiswa berpikir lebih baik,

bukan membuat mahasiswa berhenti berpikir.

Nama LKM (Latihan Kepemimpinan Mahasiswa) sendiri sebenarnya menjadi

alasan utama saya mengikuti kegiatan ini. Dari namanya saja, sudah terbayang kalau

kita pasti akan diberikan berbagai materi yang bermanfaat untuk menumbuhkan jiwa

kepemimpinan di dalam diri, entah itu bekal untuk memimpin sebuah organisasi

ataupun untuk memimpin diri sendiri.

Saat LKM berlangsung, ekspektasi saya benar-benar terjawab. Kami tidak

hanya diberikan materi seputar kepemimpinan dan cara menjalankan organisasi, tapi

ada juga materi tentang kearifan lokal kota Parepare, kemahasiswaan, retorika, lobi dan

negosiasi, serta banyak lagi. Selain materinya yang berbobot, para pematerinya juga

tak kalah luar biasa karena mereka pernah menjabat di BEM maupun MAPERWA.

Puncaknya adalah saat materi ke-HIPMI-PARE-an yang dibawakan langsung oleh

Ketua Umum HIPMI Pare.

Dari kedelapan materi yang dibawakan, ada satu yang paling menarik perhatian

saya, yaitu materi Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Materi ini menyadarkan

saya bahwa menjadi pemimpin bukan sekadar soal menduduki posisi ketua organisasi.

Lebih dari itu, memimpin adalah tentang bagaimana kita bisa merangkul para anggota

agar bisa bergerak bersama demi menjalankan tujuan dari organisasi tersebut.

Berdasarkan materi Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi, dijelaskan

bahwa kepemimpinan berarti sebuah tindakan yang dilakukan seseorang untuk

memengaruhi orang lain atau anggotanya agar dapat mencapai tujuan organisasi.

Pemimpin yang baik adalah seseorang yang mampu menjalankan organisasi dengan

cara mendorong, merangkul, dan mendengarkan seluruh anggotanya. Sebab, mereka

semualah yang menjadi bagian penting demi keberlangsungan sebuah himpunan.

Pada saat pemberian materi, kami diberitahu bahwa terdapat tiga gaya

memimpin. Pertama adalah gaya otoriter di mana pengambilan keputusan seratus

persen berpusat pada pemimpin. Kedua adalah gaya demokratis di mana pemimpin

senantiasa melibatkan anggota dalam berdiskusi, meski keputusan akhir tetap di bawah

arahannya. Ketiga adalah laissez-faire di mana kebebasan dan pengambilan keputusan

diserahkan sepenuhnya kepada anggota organisasi. Kami juga ditekankan bahwa

seorang pemimpin yang baik harus memiliki beberapa karakteristik, seperti jujur,

disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, tegas, adil, logis, berintegritas, komunikatif,

dan lain-lain.

Melihat gaya kepemimpinan yang telah dibahas, menurut saya seorang

pemimpin yang baik untuk HIPMI Pare, selain memiliki karakteristik di atas, juga perlu

menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis. Seperti yang kita ketahui, HIPMI

Pare merupakan sebuah organisasi yang berbasis kekeluargaan. Sehingga, untuk

mencapai tujuan bersama, sangat dibutuhkan pemimpin yang mau merangkul dan

bermusyawarah dengan anggotanya.

Selain mampu memimpin, seorang pemimpin juga dituntut untuk bisa

memaksimalkan segala sumber daya yang ada secara efektif dan efisien melalui

manajemen yang baik. Mengingat di dalam sebuah organisasi terdapat begitu banyak

kepala yang harus disatukan, seorang pemimpin harus mampu menentukan target yang

ingin dicapai, membagi tugas secara adil, menggerakkan anggota untuk bekerja,

memantau jalannya tugas tersebut, serta mengevaluasi hasil akhirnya sebagai

pembelajaran di masa depan.

Dari seluruh materi ini, saya menjadi sadar akan kelebihan dan kekurangan saya

saat memimpin. Kelebihan saya biasanya terletak pada kemampuan menyusun dan

membagikan tugas kepada rekan tim, tetapi kadang saya masih kurang tegas dalam

merespons dan mengambil keputusan. Ke depannya, saya berkomitmen untuk

memperbaiki kekurangan tersebut agar bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Tidak

hanya dalam lingkup organisasi, tetapi juga untuk memimpin diri sendiri. Sebab, kalau

kita masih belum mampu memimpin diri sendiri, lantas bagaimana kita bisa memimpin

sebuah organisasi?

Setelah mendapat materi ini, komitmen perubahan yang ingin saya terapkan

adalah mulai berani keluar dari zona nyaman dan mengambil inisiatif. Saya tidak mau

lagi cuman sekadar ikut-ikutan atau menunggu instruksi. Saya juga ingin lebih disiplin,

berani mengambil tanggung jawab, dan belajar untuk tidak gampang ragu setiap kali

dihadapkan pada sebuah pilihan atau tugas.

Ke depannya, saya ingin membiasakan diri untuk lebih tanggap dengan

lingkungan sekitar dan berani speak up atau menyampaikan pendapat kalau memang

diperlukan. Selain itu, saya juga ingin pelan-pelan mulai membangun keakraban

dengan teman-teman seangkatan supaya kita bisa saling merangkul, dan tentunya juga

dengan kakak-kakak senior di atas saya.

1. Pendahuluan

Kaderisasi merupakan proses penting dalam membentuk mahasiswa yang

memiliki karakter, wawasan luas, serta tanggung jawab terhadap masyarakat

dan lingkungan sekitarnya. Sebagai kader HIPMI Pare KOM UNM, seorang

mahasiswa tidak hanya dituntut untuk aktif dalam organisasi, tetapi juga harus

mampu memahami nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat serta

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai

persoalan. Kearifan lokal dan berpikir kritis merupakan dua hal yang saling

melengkapi dalam membentuk kader yang bijaksana, berintegritas, dan mampu

memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitarnya.

Kearifan lokal adalah nilai, tradisi, pengetahuan, dan kebiasaan yang

diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam

menjalani kehidupan. Nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, saling

menghormati, musyawarah, dan tanggung jawab merupakan contoh kearifan

lokal yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan berorganisasi. Di sisi lain,

berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi,

mempertanyakan suatu persoalan, menilai kebenaran berdasarkan alasan yang

logis, serta mengambil keputusan secara objektif. Oleh karena itu, seorang

kader perlu menggabungkan penghargaan terhadap budaya lokal dengan

kemampuan berpikir kritis agar tidak hanya mengikuti kebiasaan yang ada,

tetapi juga mampu memahami makna dan relevansinya dalam kehidupan masa

kini.

2. Pembahasan

Menjadi kader yang berpijak pada kearifan lokal berarti memiliki kesadaran

untuk mengenal, menghargai, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh

di tengah masyarakat. Dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan, nilai-nilai

seperti sipakatau (saling memanusiakan), sipakalebbi (saling menghargai), dan

sipakainge (saling mengingatkan) dapat menjadi pedoman dalam membangun

hubungan yang baik di lingkungan organisasi. Nilai-nilai tersebut mengajarkan

bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati, setiap pendapat

patut dipertimbangkan, dan setiap kesalahan perlu diingatkan dengan cara yang

bijaksana. Dengan memahami kearifan lokal, seorang kader dapat membangun sikap yang lebih peduli, menghargai perbedaan, dan mengutamakan

kepentingan bersama.

Namun, melestarikan kearifan lokal bukan berarti menerima seluruh kebiasaan

tanpa melakukan penilaian. Seorang kader yang berpikir kritis harus mampu

membedakan nilai budaya yang membawa manfaat dengan kebiasaan yang

mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman atau bertentangan

dengan prinsip keadilan. Kearifan lokal perlu dipahami secara mendalam,

bukan sekadar dijadikan slogan atau identitas semata. Misalnya, nilai

menghormati orang yang lebih tua merupakan hal positif, tetapi penghormatan

tersebut tidak seharusnya menghalangi seorang mahasiswa untuk

menyampaikan pendapat yang berbeda secara santun dan berdasarkan alasan

yang kuat. Dengan demikian, berpikir kritis membantu kader mempertahankan

nilai-nilai luhur sekaligus memperbaiki cara pandang yang kurang relevan.

Kemampuan berpikir kritis juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan

organisasi, terutama ketika menghadapi perbedaan pendapat dan menentukan

arah kebijakan. Seorang kader tidak seharusnya menerima suatu informasi

hanya karena disampaikan oleh orang yang memiliki jabatan atau pengaruh

tertentu. Setiap informasi perlu diperiksa kebenarannya, setiap pendapat perlu

dipertimbangkan alasannya, dan setiap keputusan perlu dievaluasi berdasarkan

dampaknya. Dalam proses musyawarah, misalnya, kader harus berani

menyampaikan pandangan secara rasional, bersedia mendengarkan pendapat

orang lain, serta tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk

menimbulkan konflik. Sikap tersebut mencerminkan kader yang mampu

berpikir mandiri tanpa kehilangan rasa hormat terhadap sesama.

Penerapan kearifan lokal dan berpikir kritis dapat dilihat ketika organisasi

menyusun program kerja yang berhubungan langsung dengan kebutuhan

masyarakat. Sebelum melaksanakan suatu kegiatan, kader perlu memahami

kondisi sosial, budaya, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat.

Kader tidak cukup hanya membuat program berdasarkan keinginan pribadi atau

mengikuti kegiatan yang sedang populer, tetapi harus mengumpulkan

informasi, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan menilai apakah program

tersebut benar-benar memberikan manfaat. Sebagai contoh, ketika merancang

kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kader dapat mempelajari potensi

usaha lokal, kebiasaan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi para pelaku

usaha. Dengan pendekatan tersebut, program yang dibuat akan lebih sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan berpeluang memberikan dampak yang

berkelanjutan.

Selain itu, kader yang berpikir kritis harus memiliki keberanian untuk menerima

kritik dan melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Dalam organisasi, tidak

semua gagasan yang disampaikan akan diterima, dan tidak semua program yang

direncanakan akan berjalan sesuai harapan. Situasi tersebut seharusnya

dijadikan kesempatan untuk belajar, bukan alasan untuk menyalahkan orang

lain. Kearifan lokal mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik,

sedangkan berpikir kritis mengajarkan pentingnya mengevaluasi masalah

secara objektif. Keduanya dapat diterapkan dengan cara menyampaikan kritik

secara santun, menerima masukan dengan pikiran terbuka, serta mencari solusi

melalui dialog dan musyawarah. Dengan demikian, kader dapat menciptakan

lingkungan organisasi yang sehat, demokratis, dan berorientasi pada perbaikan.

Sebagai kader HIPMI Pare KOM UNM, pemahaman terhadap kearifan lokal

dan kemampuan berpikir kritis juga menjadi bekal untuk menghadapi tantangan

di era modern. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat

menuntut mahasiswa untuk lebih selektif dalam menerima informasi serta

bijaksana dalam menggunakan media sosial. Tidak semua informasi yang

beredar dapat dipercaya, dan tidak semua pandangan yang populer memiliki

dasar yang benar. Oleh karena itu, kader perlu membiasakan diri memeriksa

sumber informasi, membandingkan berbagai sudut pandang, dan menghindari

penyebaran berita yang belum terverifikasi. Pada saat yang sama, kemajuan

zaman tidak boleh membuat kader melupakan identitas budaya dan nilai-nilai

luhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kader yang ideal adalah

mereka yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan akar

budayanya.

3. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi kader yang berpijak pada kearifan lokal

dan berpikir kritis merupakan proses pembentukan karakter yang harus

dilakukan secara terus-menerus. Kearifan lokal memberikan landasan moral

dan sosial dalam bertindak, sedangkan berpikir kritis membantu kader menilai

persoalan secara logis, objektif, dan bertanggung jawab. Keduanya bukanlah

hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk pribadi yang bijaksana, terbuka terhadap perubahan, serta mampu menghargai nilai- nilai budaya tanpa mengabaikan kebutuhan untuk melakukan pembaruan.

Dengan menggabungkan kedua hal tersebut, kader dapat menjadi individu yang

tidak hanya memahami lingkungan sosialnya, tetapi juga mampu berkontribusi

dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebagai

kader HIPMI Pare KOM UNM, saya menyadari bahwa menjadi kader yang

berkualitas tidak cukup hanya dengan mengikuti kegiatan organisasi atau memahami materi kaderisasi secara teori. Saya perlu menerapkan nilai-nilai

kearifan lokal dalam perilaku sehari-hari, menghargai perbedaan pendapat,

berani mempertanyakan sesuatu secara rasional, dan bertanggung jawab atas

setiap keputusan yang diambil. Saya juga harus terus belajar, membuka diri

terhadap kritik, serta menjadikan pengalaman sebagai bahan untuk

memperbaiki diri. Melalui penerapan kearifan lokal dan pola pikir kritis, saya

berharap dapat tumbuh menjadi kader yang berkarakter, berintegritas, dan

mampu memberikan kontribusi nyata bagi organisasi, masyarakat, serta bangsa.

Bagi saya, kader yang baik bukan hanya mereka yang mampu berbicara tentang

perubahan, tetapi juga mereka yang mampu memahami akar budayanya,

berpikir secara mendalam, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab.

PENDAHULUAN

Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) menjadi salah satu sarana bagi mahasiswa

untuk mengembangkan potensi diri, terutama dalam membangun karakter, mengasah

keterampilan memimpin, dan menanamkan kesadaran akan tanggung jawab dalam

organisasi. Kemampuan akademik memang penting, tetapi tidak cukup untuk

menghadapi dinamika kehidupan kampus dan masyarakat. Mahasiswa juga perlu

membiasakan diri bersikap disiplin, berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan tugas

dengan penuh tanggung jawab, serta menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan

sosialnya. Dalam kegiatan LKM, berbagai kemampuan tersebut dapat dipelajari melalui

pengenalan prinsip kepemimpinan dan pemahaman tentang cara membangun hubungan

yang baik dengan sesama anggota organisasi.

Sebelum kegiatan LKM dimulai, muncul harapan untuk memperoleh pengalaman

yang lebih luas tentang kehidupan organisasi mahasiswa dan perannya dalam masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan tidak sebatas menyampaikan materi, tetapi juga memberikan

ruang bagi peserta untuk mengembangkan cara berpikir kritis, membangun kerja sama,

dan belajar menerima perbedaan pandangan. Harapan tersebut berkaitan dengan

pemahaman bahwa kepemimpinan tidak cukup diukur dari kemampuan seseorang dalam

mengarahkan orang lain. Seorang pemimpin juga perlu menunjukkan sikap yang patut

dicontoh, mendengarkan pendapat anggota, dan bersedia menanggung konsekuensi dari

keputusan yang diambil. Aspek-aspek inilah yang membuat proses pembelajaran

kepemimpinan relevan bagi mahasiswa yang akan terlibat dalam berbagai aktivitas

organisasi.

Salah satu bagian pembelajaran dalam LKM ialah pengenalan sejarah, kondisi wilayah,

tokoh inspiratif, dan kearifan lokal Kota Parepare. Materi tersebut memberikan

pemahaman bahwa budaya setempat memiliki kaitan dengan pembentukan karakter dan

cara seseorang berinteraksi dalam kehidupan bersama. Sejarah serta identitas budaya

Parepare dapat menjadi sumber pembelajaran untuk memahami kepemimpinan yang

tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai

sosial. Dalam hal ini, falsafah Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge memiliki relevansi

dengan kehidupan organisasi mahasiswa. Ketiga nilai tersebut mengajarkan pentingnya

memperlakukan sesama secara manusiawi, memberikan penghargaan kepada orang lain,

dan saling mengingatkan ketika terjadi kekeliruan. Maknanya menjadi lebih nyata ketika

prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai pedoman dalam berinteraksi, bukan hanya

dihafalkan sebagai bagian dari materi kegiatan.

Kehidupan organisasi mempertemukan orang-orang dengan latar belakang,

kepribadian, cara berpikir, dan kepentingan yang tidak selalu sama. Kondisi ini menuntut

setiap anggota untuk mampu menempatkan diri dan menghargai orang lain. Perbedaan

dapat memperkaya proses diskusi serta menghasilkan keputusan yang lebih matang,

tetapi keadaan tersebut juga bisa memicu konflik apabila anggota merasa pendapatnya

diabaikan atau kritik diperlakukan sebagai serangan pribadi. Di sinilah nilai kearifan lokal

perlu diterapkan secara konkret. Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge akan kehilangan

makna praktis apabila hanya dibicarakan dalam forum formal tanpa tercermin dalam

tindakan sehari-hari. Penerapannya dapat dimulai dari kesediaan menjalankan tugas,

menghormati keputusan bersama, menyampaikan kritik dengan cara yang tepat, dan

mencari penyelesaian ketika muncul persoalan antaranggotanya.

Pengalaman pembelajaran selama LKM mendorong munculnya pertanyaan tentang

penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan organisasi mahasiswa. Sejauh mana

Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge benar-benar tercermin dalam cara anggota

berkomunikasi, menghargai perbedaan pendapat, menerima kritik, serta memenuhi

tanggung jawabnya? Pertanyaan ini penting karena pemahaman terhadap suatu nilai

belum tentu diikuti oleh penerapan yang konsisten. Organisasi mungkin mampu

menyelenggarakan berbagai program kerja, tetapi keberhasilan tersebut perlu diimbangi dengan perilaku anggotanya yang menjunjung etika dan saling menghormati. Persoalan

berikutnya ialah bagaimana kearifan lokal dapat menjadi pedoman dalam membangun

solidaritas tanpa mengabaikan sikap kritis dan integritas. Atas dasar pemikiran tersebut,

esai ini membahas aktualisasi nilai Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge sebagai

landasan pembentukan etika berorganisasi di Kota Parepare.

PEMBAHASAN

Salah satu pembahasan dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM)

berkaitan dengan pengenalan Kota Parepare, mulai dari kondisi geografis, perjalanan

sejarah, hingga kebudayaan yang berkembang di masyarakatnya. Parepare merupakan

kota pesisir yang berada di kawasan Selat Makassar. Posisi geografis ini turut membentuk

identitas daerah serta memengaruhi pola kehidupan masyarakat setempat. Aktivitas

maritim, perdagangan, dan perjumpaan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari

dinamika kehidupan di wilayah tersebut.

Kondisi geografis suatu daerah tidak hanya berkaitan dengan letak dan bentang

alamnya, tetapi juga memiliki hubungan dengan perkembangan sosial masyarakat.

Sebagai kawasan pesisir, Parepare menjadi ruang berlangsungnya beragam aktivitas dan

interaksi yang mempertemukan orang-orang dengan latar belakang berbeda. Keadaan

tersebut membutuhkan kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik.

Pengalaman mempelajari karakteristik wilayah ini dapat dikaitkan dengan kehidupan

organisasi mahasiswa, yang juga mempertemukan individu dengan kemampuan,

pengalaman, serta sudut pandang yang tidak selalu sama.

Pemahaman mengenai identitas Parepare juga perlu dilihat melalui perjalanan

sejarahnya. Dalam materi yang disampaikan selama LKM, perkembangan awal wilayah

ini dikaitkan dengan keberadaan seorang anak raja dari Kerajaan Suppa yang menetap

cukup lama hingga kemudian berkaitan dengan terbentuknya Kerajaan Soreang. Uraian

tersebut memberikan gambaran bahwa perkembangan suatu daerah berlangsung melalui

proses yang melibatkan tokoh tertentu, hubungan antarmasyarakat, dan perubahan

kekuasaan dari masa ke masa.

Sejarah Parepare juga berkaitan dengan keberadaan beberapa kerajaan lokal, seperti

Kerajaan Nepo, Soreang, Bacukiki, dan Bojo. Keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut

memperlihatkan adanya dinamika sosial dan politik yang turut membentuk

perkembangan wilayah Parepare. Mempelajari perjalanan tersebut membantu mahasiswa

memahami bahwa identitas daerah memiliki akar sejarah yang patut dikenali dan dihargai.

Pengetahuan mengenai masa lalu bukan sekadar informasi tentang peristiwa yang telah

berlalu, melainkan juga sarana untuk memahami warisan yang membentuk kehidupan

masyarakat saat ini.

Parepare memperingati hari jadinya setiap 17 Februari. Penetapan tanggal tersebut

berkaitan dengan pelantikan H. Andi Mannaungi sebagai wali kota pertama pada 17

Februari 1960. Peristiwa ini menjadi salah satu penanda dalam perjalanan pemerintahan

Kota Parepare. Peringatan hari jadi daerah sekaligus memperlihatkan bagaimana

peristiwa sejarah dapat memiliki arti penting dalam pembentukan identitas administratif

dan kehidupan pemerintahan suatu wilayah.

Dari materi sejarah tersebut, terdapat pemahaman bahwa identitas suatu daerah

terbentuk melalui perjalanan panjang, bukan muncul secara tiba-tiba. Peran tokoh,

keterlibatan masyarakat, dan perubahan sosial menjadi bagian dari proses tersebut. Hal

serupa dapat ditemukan dalam organisasi mahasiswa. Organisasi tidak tumbuh hanya

karena adanya struktur kepengurusan, tetapi juga melalui perjuangan, kerja sama, dan

sumbangsih para anggotanya. Memahami sejarah serta tujuan organisasi menjadi penting

agar setiap anggota mengetahui alasan organisasi itu dibentuk dan menyadari tanggung

jawabnya dalam menjaga keberlanjutan perjuangan tersebut.

Pembelajaran LKM juga mencakup pengenalan sejumlah tokoh inspiratif yang

memiliki keterkaitan dengan Kota Parepare, yakni Bau Massepe, Andi Makkasau, dan B.

J. Habibie. Ketiganya menghadirkan gambaran mengenai bentuk kontribusi yang berbeda

bagi masyarakat dan bangsa. Riwayat perjuangan, pengabdian, serta pencapaian mereka

dapat menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa dalam memahami arti tanggung jawab dan

kepemimpinan.

Bau Massepe dikenal sebagai salah satu tokoh perjuangan dari Sulawesi Selatan yang

berperan dalam perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Perjuangannya dapat dimaknai

sebagai cerminan keberanian dan keteguhan dalam mempertahankan prinsip yang

diyakini. Bagi mahasiswa yang terlibat dalam organisasi, nilai tersebut dapat diterapkan

melalui kesediaan menyampaikan gagasan, keberanian mempertahankan pendapat yang

beralasan, serta komitmen menyelesaikan tanggung jawab meskipun menghadapi

hambatan. Keberanian dalam konteks ini bukan berarti menolak semua pandangan yang

berbeda, melainkan kemampuan bersikap tegas tanpa kehilangan pertimbangan yang

rasional.

Andi Makkasau merupakan tokoh perjuangan lainnya yang memiliki hubungan

dengan sejarah pergerakan di Sulawesi Selatan. Kiprahnya memberikan gambaran

mengenai arti keberanian dan pengabdian dalam memperjuangkan kepentingan

masyarakat. Nilai tersebut memiliki relevansi dengan kedudukan mahasiswa sebagai

bagian dari kelompok intelektual. Mahasiswa tidak cukup hanya mengembangkan

pengetahuan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga perlu memiliki kepekaan terhadap

persoalan sosial. Kepekaan itu dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan

kemasyarakatan, kepedulian terhadap persoalan di lingkungan sekitar, dan upaya

memberikan kontribusi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Tokoh lain yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut ialah B. J. Habibie, ilmuwan

sekaligus negarawan Indonesia yang lahir di Parepare pada 25 Juni 1936. Perjalanan

hidupnya memberikan gambaran mengenai pentingnya pendidikan, penguasaan ilmu

pengetahuan, kedisiplinan, dan kesungguhan dalam mengembangkan potensi diri.

Kontribusi terhadap bangsa tidak selalu diwujudkan melalui perjuangan fisik atau

keterlibatan langsung dalam pergerakan politik. Pengembangan teknologi, penciptaan

inovasi, dan pengabdian melalui keahlian profesional juga merupakan bentuk kontribusi

yang memiliki nilai penting bagi masyarakat.

Keteladanan ketiga tokoh tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan dapat hadir

dalam berbagai bentuk. Ada kepemimpinan yang terlihat melalui perjuangan dan

keberanian mengambil sikap, ada pula yang diwujudkan melalui pengabdian kepada

masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam organisasi mahasiswa, nilai- nilai tersebut dapat diterapkan dengan membiasakan diri bersikap disiplin, berani

menyampaikan hal yang benar, mengutamakan kepentingan bersama, dan terus

meningkatkan kemampuan diri. Bentuk penerapannya mungkin berbeda antara satu

individu dan individu lainnya, tetapi semuanya dapat diarahkan pada tujuan yang sama,

yaitu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.

Mengenal tokoh inspiratif akan kurang bermakna apabila pembelajaran hanya berhenti

pada penghafalan nama, riwayat hidup, atau pencapaian mereka. Hal yang perlu

diperhatikan ialah nilai apa yang dapat dipelajari dan bagaimana nilai tersebut diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dapat menjadikan perjalanan para tokoh sebagai

bahan refleksi untuk membangun organisasi yang memiliki arah jelas, pembagian

tanggung jawab yang baik, serta kegiatan yang tidak hanya menguntungkan kelompok

internal, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain sejarah dan keteladanan tokoh, materi LKM memperkenalkan kearifan lokal

berupa falsafah Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge yang dikenal dalam kebudayaan

Bugis-Makassar. Ketiga prinsip tersebut memiliki makna yang saling berkaitan dalam

membangun hubungan sosial. Penerapannya dapat menjadi landasan etis bagi mahasiswa

untuk memperlakukan sesama secara manusiawi, menghargai keberadaan orang lain, dan

menumbuhkan keberanian untuk saling mengingatkan. Dalam organisasi, nilai-nilai ini

dapat membantu membangun lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian

program kerja, tetapi juga memperhatikan kualitas hubungan antaranggota.

Pertama, Sipakatau, yaitu prinsip saling memanusiakan dan memperlakukan setiap

orang sebagai individu yang memiliki martabat. Nilai ini menekankan bahwa setiap

anggota layak memperoleh penghormatan tanpa harus dibedakan berdasarkan kedudukan,

latar belakang sosial, atau jabatan yang dimilikinya. Kedudukan seseorang dalam struktur

organisasi tidak seharusnya menjadi ukuran utama untuk menentukan apakah pendapat

dan keberadaannya pantas dihargai.

Dalam praktik organisasi mahasiswa, Sipakatau dapat terlihat melalui pembagian

kesempatan yang adil, penghormatan terhadap hak anggota, serta penolakan terhadap

perilaku yang merendahkan orang lain. Ketua dan pengurus tidak semestinya menggunakan kewenangan sebagai alasan untuk memaksakan kehendak. Jabatan justru

membawa tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggota dapat berpartisipasi dan

bekerja sama secara layak. Keberhasilan organisasi pun tidak dapat dilepaskan dari

kontribusi berbagai pihak, termasuk anggota yang tidak selalu berada di posisi

pengambilan keputusan.

Prinsip Sipakatau juga relevan ketika terjadi perbedaan pendapat. Seseorang boleh

menolak suatu gagasan, tetapi penolakan tersebut seharusnya diarahkan pada isi

pemikiran yang dibahas, bukan digunakan untuk merendahkan orang yang

menyampaikannya. Dalam rapat, misalnya, anggota yang mengajukan usulan berbeda

perlu diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya sebelum pendapat tersebut

dipertimbangkan bersama. Sikap seperti ini membantu menciptakan suasana organisasi

yang lebih terbuka dan memungkinkan keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang

masuk akal, bukan semata-mata karena pengaruh jabatan.

Kedua, Sipakalebbi, yang mengandung makna saling menghargai dan memuliakan.

Prinsip ini mengajarkan bahwa hubungan antarmanusia perlu dibangun melalui

penghormatan, kesantunan, dan pengakuan terhadap keberadaan serta kontribusi orang

lain. Menghargai seseorang bukan hanya berkaitan dengan pilihan kata yang sopan, tetapi

juga dengan kesediaan memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan dan

dilakukan oleh orang tersebut.

Dalam kegiatan organisasi mahasiswa, Sipakalebbi dapat diterapkan melalui

komunikasi yang santun, penghargaan terhadap gagasan anggota, serta pengakuan atas

usaha yang telah diberikan. Sikap tersebut dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti

mendengarkan orang lain sampai selesai berbicara, tidak memotong pembicaraan secara

tidak pantas, dan menyampaikan ketidaksetujuan tanpa menggunakan ungkapan yang

merendahkan. Kebiasaan semacam ini mungkin terlihat sederhana, tetapi berpengaruh

terhadap kenyamanan anggota dalam menyampaikan pendapat dan terlibat dalam

kegiatan organisasi.

Menghargai orang lain bukan berarti menerima seluruh pendapat tanpa pertimbangan.

Dalam organisasi, terdapat gagasan yang perlu dikritisi karena kurang sesuai dengan kebutuhan, tujuan, atau kemampuan kelompok. Nilai Sipakalebbi tetap dapat dijaga

ketika perbedaan disampaikan secara rasional dan dengan bahasa yang pantas. Justru

melalui penghormatan terhadap sesama, kritik dapat dibicarakan secara lebih terbuka

tanpa harus berubah menjadi persoalan pribadi. Dengan cara tersebut, kesantunan tidak

menghambat pemikiran kritis, melainkan membantu menjaga agar diskusi tetap produktif.

Ketiga, Sipakainge, yaitu prinsip saling mengingatkan demi kebaikan bersama. Nilai

ini berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama, keterbukaan menerima nasihat, dan

kemauan memperbaiki kekeliruan. Dalam kehidupan organisasi, setiap anggota

mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar tindakan dan keputusan tetap sesuai

dengan tujuan serta kesepakatan yang telah ditetapkan.

Penerapan Sipakainge dapat dilakukan ketika seorang anggota tidak menyelesaikan

tugas sesuai tanggung jawabnya atau ketika suatu keputusan berpotensi menimbulkan

masalah. Dalam situasi demikian, anggota lain perlu menyampaikan pengingat dengan

cara yang tepat. Tujuannya bukan mempermalukan pihak yang melakukan kesalahan,

melainkan membantu menemukan penyelesaian dan mencegah persoalan yang sama

terulang. Pengingat yang disampaikan secara terbuka, jelas, dan beralasan dapat menjadi

bagian dari upaya menjaga kualitas kerja organisasi.

Nilai ini juga menuntut kemampuan menerima kritik dengan sikap terbuka. Tidak

semua masukan terasa menyenangkan, terutama ketika berkaitan dengan kekurangan atau

kesalahan yang dilakukan sendiri. Namun, kritik yang disertai alasan yang jelas dan

diarahkan pada perbaikan layak dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi. Pada saat yang

sama, orang yang menyampaikan kritik perlu memperhatikan cara berkomunikasi agar

pesannya tidak berubah menjadi penghinaan atau serangan terhadap pribadi seseorang.

Kesediaan memberi dan menerima pengingat merupakan bagian dari tanggung jawab

bersama dalam menjaga organisasi tetap berjalan sesuai nilai yang disepakati.

Ketiga falsafah tersebut membentuk kesatuan prinsip yang saling melengkapi.

Sipakatau menjadi dasar untuk mengakui martabat setiap individu, Sipakalebbi

menguatkan kebiasaan menghargai orang lain, sedangkan Sipakainge mendorong

anggota menjaga perilaku melalui nasihat dan evaluasi. Ketiganya tidak seharusnya dipahami secara terpisah. Penghormatan tanpa kesediaan mengingatkan dapat membuat

kesalahan dibiarkan, sedangkan kritik tanpa penghargaan terhadap martabat orang lain

berisiko melukai dan memicu konflik. Keseimbangan ketiga nilai inilah yang dapat

membantu membangun etika organisasi berdasarkan penghormatan, keterbukaan, dan

tanggung jawab.

Pemahaman terhadap kearifan lokal perlu disertai upaya menerapkannya dalam

kehidupan sehari-hari. Nilai budaya tidak cukup hanya dipelajari sebagai materi atau

disebutkan dalam kegiatan formal. Maknanya akan lebih terasa apabila tercermin dalam

tindakan, terutama ketika seseorang harus bekerja sama, menghadapi perbedaan, atau

menjalankan kewajiban yang telah disepakati. Tantangan sebenarnya bukan sekadar

mengetahui arti setiap falsafah, melainkan menjaga konsistensi dalam menerapkannya

ketika situasi tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Bagi mahasiswa yang aktif berorganisasi, penerapan nilai-nilai tersebut dapat dimulai

dari kebiasaan menghargai waktu, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh,

menjaga kesantunan dalam komunikasi, dan bekerja sama tanpa menjadikan perbedaan

sebagai penghalang. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa etika berorganisasi tidak

hanya bersumber dari aturan tertulis atau tata tertib kepengurusan. Etika juga tumbuh dari

kesadaran setiap anggota untuk mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang

lain dan kepentingan bersama.

Nilai Sipakatau, misalnya, dapat diwujudkan ketika pengurus membagi tugas secara

adil dan memberi kesempatan kepada setiap anggota untuk berpartisipasi. Dalam sebuah

rapat, anggota seharusnya memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan tanpa

khawatir direndahkan karena perbedaan pendapat. Pemimpin juga perlu menghindari

perlakuan diskriminatif dan mempertimbangkan kepentingan organisasi secara

menyeluruh ketika mengambil keputusan. Dengan begitu, penghormatan terhadap

anggota tidak hanya menjadi pernyataan, tetapi hadir dalam mekanisme kerja organisasi.

Sementara itu, Sipakalebbi dapat diterapkan melalui cara anggota berkomunikasi dan

memberikan penghargaan terhadap kontribusi sesama. Ketika sebuah program kerja

dilaksanakan, tidak semua anggota mendapatkan peran yang terlihat oleh banyak orang.

Ada yang bertugas menyusun perencanaan, mengurus administrasi, mempersiapkan

perlengkapan, atau memastikan kebutuhan teknis terpenuhi. Meskipun tugas tersebut

tidak selalu tampak di depan, kontribusinya tetap diperlukan. Menghargai setiap peran

membantu membangun rasa memiliki dan mencegah munculnya anggapan bahwa hanya

individu tertentu yang pantas memperoleh pengakuan.

Adapun Sipakainge dapat diaktualisasikan melalui evaluasi kegiatan, penyampaian

masukan, dan penyelesaian persoalan secara terbuka. Ketika pelaksanaan program tidak

sesuai rencana, anggota perlu meninjau kembali proses yang telah berjalan untuk

menemukan penyebab dan menentukan langkah perbaikan. Evaluasi tidak semestinya

dijadikan kesempatan untuk mencari seseorang yang dapat disalahkan. Fokusnya perlu

diarahkan pada persoalan yang terjadi, tanggung jawab masing-masing pihak, dan

tindakan yang dapat dilakukan agar hasil berikutnya menjadi lebih baik. Pendekatan ini

membantu anggota belajar dari pengalaman tanpa mengabaikan pertanggungjawaban atas

tugasnya.

Penerapan ketiga nilai tersebut semakin penting ketika organisasi menghadapi konflik.

Perbedaan pandangan merupakan bagian yang wajar dalam kelompok yang terdiri atas

individu dengan pengalaman, kebutuhan, dan pemikiran yang beragam. Masalah muncul

ketika perbedaan itu disikapi dengan mengutamakan ego, menggunakan kata-kata yang

merendahkan, atau menolak masukan dari pihak lain. Jika dibiarkan, persoalan yang

semula berkaitan dengan pekerjaan dapat berkembang menjadi ketegangan personal dan

mengganggu kerja sama antaranggota.

Dalam keadaan tersebut, Sipakatau mengingatkan setiap pihak untuk tetap

menghormati martabat orang lain, termasuk ketika tidak menyetujui pendapatnya.

Sipakalebbi mendorong anggota menyampaikan keberatan dengan bahasa yang santun

dan memberikan ruang bagi pihak lain untuk menjelaskan pandangannya. Sementara itu,

Sipakainge mengajak setiap individu untuk bersedia mengakui kekeliruan serta

melakukan perbaikan apabila diperlukan. Ketiga nilai tersebut dapat menjadi pedoman

untuk menyelesaikan perbedaan tanpa harus mengorbankan hubungan baik di dalam

organisasi. Konflik pun dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki cara

berkomunikasi dan meningkatkan kedewasaan dalam bekerja sama.

Pemimpin organisasi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga penerapan

nilai-nilai tersebut. Keteladanan tidak cukup diwujudkan melalui nasihat atau instruksi,

tetapi perlu terlihat dalam keputusan dan perilaku sehari-hari. Pemimpin yang

memperlakukan anggota secara adil, mendengarkan pendapat, dan bersedia menerima

kritik memberikan contoh nyata tentang bagaimana etika organisasi dijalankan.

Sebaliknya, pemimpin yang menuntut penghormatan tetapi mengabaikan pendapat

anggotanya dapat menciptakan ketidaksesuaian antara nilai yang disampaikan dan praktik

yang berlangsung. Dalam keadaan seperti itu, kearifan lokal berisiko hanya menjadi

slogan tanpa pengaruh berarti terhadap kehidupan organisasi.

Konsistensi penerapan Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge tidak hanya bergantung

pada pemahaman pribadi setiap anggota. Budaya organisasi juga berpengaruh terhadap

apakah nilai-nilai tersebut benar-benar dapat dijalankan. Lingkungan yang membuka

ruang diskusi, menerapkan pembagian tugas secara adil, dan memberikan kesempatan

untuk mengevaluasi keputusan akan lebih mendukung terbentuknya perilaku yang sesuai

dengan prinsip-prinsip tersebut. Karena itu, penerapannya perlu hadir dalam seluruh

tahapan kegiatan organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, bukan

hanya ketika organisasi menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan.

Keikutsertaan dalam LKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk

memahami bahwa kepemimpinan tidak sebatas kemampuan menyusun program atau

mengoordinasikan kegiatan. Di dalamnya terdapat proses pembentukan karakter,

pengembangan kepekaan sosial, dan pembelajaran mengenai tanggung jawab terhadap

orang lain. Materi tentang sejarah Parepare, tokoh inspiratif, dan kearifan lokal

memperlihatkan bahwa lingkungan budaya dapat menjadi sumber pembelajaran dalam

membangun hubungan sosial yang lebih baik. Pengetahuan tersebut akan memiliki nilai

yang lebih besar apabila digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil sikap dan

menjalankan peran di organisasi.

Salah satu hal yang dapat direnungkan dari kegiatan ini ialah bahwa menjadi bagian

dari organisasi berarti bersedia belajar dan berkembang bersama orang lain. Setiap

anggota memiliki kemampuan serta keterbatasan yang berbeda. Kerja sama dibutuhkan

agar kelebihan satu individu dapat melengkapi kekurangan individu lainnya, sementara tanggung jawab tetap dijalankan sesuai peran masing-masing. Dalam proses tersebut,

Sipakatau mengingatkan pentingnya memperlakukan anggota secara manusiawi,

Sipakalebbi menegaskan perlunya menghargai kontribusi sesama, dan Sipakainge

mengajarkan bahwa kepedulian juga dapat diwujudkan melalui kesediaan memberikan

pengingat demi perbaikan bersama.

Meskipun demikian, mengetahui dan memahami ketiga nilai tersebut tidak otomatis

membuat seseorang mampu menerapkannya secara konsisten. Tantangan biasanya

muncul dalam situasi yang menuntut pengendalian diri, misalnya ketika pendapat ditolak,

kritik diberikan, kesalahan harus diakui, atau kerja sama perlu dilakukan dengan orang

yang memiliki karakter berbeda. Pada saat seperti itu, prinsip yang telah dipelajari diuji

melalui tindakan nyata. Diperlukan kebiasaan dan komitmen yang berkelanjutan agar

kearifan lokal tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga membentuk cara seseorang

berinteraksi dan mengambil keputusan.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan ialah kemungkinan nilai budaya digunakan

sebatas identitas simbolis. Sebuah organisasi dapat mencantumkan Sipakatau,

Sipakalebbi, dan Sipakainge dalam slogan atau materi kegiatannya, tetapi belum tentu

menerapkannya dalam pembagian tanggung jawab, komunikasi, maupun pengambilan

keputusan. Kesenjangan antara pemahaman dan perilaku ini perlu menjadi bahan evaluasi.

Nilai budaya akan kehilangan daya pengaruhnya apabila hanya ditampilkan sebagai

identitas tanpa diikuti kesediaan untuk menyesuaikan tindakan dengan prinsip yang

diyakini.

Atas dasar refleksi tersebut, penerapan kearifan lokal dapat dimulai dari perubahan

perilaku individu. Mahasiswa perlu membiasakan diri mendengarkan sebelum

memberikan tanggapan, memahami alasan orang lain sebelum menilai, dan

menyampaikan kritik dengan tujuan memperbaiki keadaan. Kesediaan menerima

masukan juga perlu dibangun, sebab kritik tidak selalu dimaksudkan untuk menjatuhkan

seseorang. Ketika disampaikan dengan alasan yang jelas, masukan dapat membantu

individu mengenali kekurangan yang sebelumnya tidak disadari. Sikap terbuka semacam

ini menjadi bagian penting dari proses pendewasaan dalam kehidupan organisasi.

LKM dapat menjadi titik awal bagi mahasiswa untuk menyadari bahwa kepemimpinan

merupakan proses belajar yang terus berlangsung. Pengetahuan mengenai sejarah

Parepare, keteladanan para tokoh, dan falsafah yang hidup dalam masyarakat akan lebih

bermakna apabila diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Keberhasilan kegiatan

kepemimpinan tidak cukup diukur dari seberapa banyak materi yang dipahami peserta,

tetapi juga perlu dilihat dari kesadaran mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab

dan peka terhadap lingkungan sosial. Dengan cara tersebut, pembelajaran dalam LKM

dapat mendukung pembentukan mahasiswa yang tidak hanya memahami konsep

kepemimpinan, tetapi juga berusaha menjalankannya melalui tindakan nyata.

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge

memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembentukan etika berorganisasi di Kota Parepare.

Ketiganya menyediakan landasan moral untuk membangun hubungan yang menghormati

martabat manusia, mengakui kontribusi orang lain, dan mendorong perbaikan bersama.

Sipakatau menekankan perlakuan yang manusiawi, Sipakalebbi mengajarkan

penghargaan terhadap sesama, sedangkan Sipakainge mengingatkan pentingnya saling

menasihati dan bertanggung jawab. Ketiga prinsip tersebut dapat diterapkan dalam

berbagai situasi organisasi, termasuk ketika anggota bekerja sama, mengambil keputusan,

dan menyelesaikan perbedaan.

Materi LKM mengenai sejarah dan karakteristik Kota Parepare, tokoh-tokoh inspiratif,

serta kearifan lokal memberikan sudut pandang bahwa pembentukan karakter

kepemimpinan berkaitan dengan proses belajar dari lingkungan dan pengalaman. Sejarah

daerah mengajarkan pentingnya memahami perjalanan serta perjuangan masyarakat,

tokoh inspiratif memberikan contoh beragam bentuk pengabdian, sementara kearifan

lokal menawarkan prinsip untuk menjaga kualitas hubungan antarmanusia. Ketiganya

dapat menjadi sumber refleksi bagi mahasiswa dalam menentukan sikap dan menjalankan

tanggung jawabnya di lingkungan organisasi.

Penerapan nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan yang dapat diamati,

seperti menghargai pendapat anggota, menjaga kesantunan komunikasi, menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan, dan memberikan kritik secara konstruktif. Upaya tersebut juga

memerlukan dukungan pemimpin dan seluruh anggota agar tercipta lingkungan

organisasi yang adil, terbuka, serta berorientasi pada kepentingan bersama. Tanpa

konsistensi dalam perilaku, pemahaman terhadap kearifan lokal akan sulit menghasilkan

perubahan yang berarti.

Pada akhirnya, esensi kegiatan LKM tidak hanya terletak pada pengetahuan yang

diperoleh mengenai kepemimpinan, tetapi juga pada kesediaan mahasiswa menjadikan

pengetahuan tersebut sebagai pedoman bertindak. Falsafah Sipakatau, Sipakalebbi, dan

Sipakainge dapat menjadi dasar untuk membangun organisasi yang menghargai

anggotanya, menjaga solidaritas, dan menjunjung tanggung jawab. Melalui penerapan

yang berkelanjutan, kearifan lokal Kota Parepare tidak hanya dipertahankan sebagai

warisan budaya, tetapi juga dihidupkan dalam pembentukan karakter mahasiswa yang

berintegritas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.