Beberapa Hari terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare membangun toilet sekolah dengan alasan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekilas terdengar sejalan, tetapi jika dicermati lebih dalam, keterkaitan antara pembangunan toilet dan keberhasilan MBG tampak tidak memiliki hubungan langsung yang kuat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya berorientasi pada peningkatan asupan gizi siswa melalui penyediaan makanan sehat di sekolah. Fokus utamanya terletak pada kualitas makanan, kecukupan gizi, distribusi yang tepat, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Di sisi lain, toilet sekolah adalah bagian dari fasilitas sanitasi dasar yang memang penting bagi kebersihan dan kenyamanan lingkungan belajar, tetapi bukan merupakan faktor penentu keberhasilan distribusi dan konsumsi makanan bergizi di sekolah.

Klaim bahwa pembangunan toilet dilakukan “demi menyukseskan MBG” terdengar normatif dan cenderung seperti justifikasi administratif, bukan argumentasi berbasis data. Hingga kini tidak ada laporan atau studi yang menunjukkan bahwa kekurangan toilet di sekolah merupakan penyebab langsung gagalnya pelaksanaan MBG. Tidak pula dijelaskan bagaimana keberadaan toilet baru akan meningkatkan efektivitas program makan bergizi—apakah siswa menjadi lebih banyak makan, lebih sehat, atau lebih disiplin hadir di sekolah karenanya.
Sebagai warga Parepare, saya tentu mendukung perbaikan fasilitas pendidikan. Namun penting bagi pemerintah daerah untuk menempatkan kebijakan sesuai dengan logika sebab-akibat yang jelas. Sanitasi sekolah harus ditempatkan dalam kerangka program kesehatan lingkungan, sementara MBG berada pada ranah gizi dan kesejahteraan siswa.

Toilet sekolah memang perlu dibangun, tetapi menjadikannya bagian dari program MBG tanpa dasar hubungan yang jelas justru berpotensi memunculkan persepsi publik bahwa program nasional dijadikan “pembenaran” bagi proyek-proyek lain. Hal ini bisa mengaburkan fokus utama program dan 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pendidikan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah sebaiknya memisahkan dengan jelas antara program sanitasi sekolah dan program gizi siswa. Keduanya penting, namun harus memiliki sasaran, indikator, dan justifikasi anggaran yang berbeda. Jika ingin mendukung MBG, bangunlah sistem yang memastikan makanan bergizi benar-benar sampai ke meja siswa, bukan sekadar memperluas infrastruktur fisik tanpa relevansi langsung.

Kritik ini bukan untuk menolak pembangunan, melainkan untuk menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus berbasis pada logika sebab-akibat yang jelas dan bukti yang terukur. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga bermakna.

Oleh: Alifaturrahman.A

Kader HIPMI PARE